Sumber: kkp.go.id
Presiden RI Joko Widodo mengungkapkan pemerintah akan melaksanakan program padat karya secara besar-besaran di semua kementerian yang ada. Hal ini juga merupakan bagian dari upaya pemulihan ekonomi nasional.
“Semua kita geser ke padat karya. Kita harus bergotong-royong (sehingga) semua warga yang sedang kehilangan pekerjaan bisa mendapatkan penghasilan, golnya ke sana,” tegasnya beberapa saat lalu.
Salah satu kementerian yang menjalankan program tersebut adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, untuk tahun 2021 terdapat delapan kegiatan program padat karya dengan besaran anggaran Rp405,61 miliar.
Kegiatan yang dilakukan meliputi pembangunan irigasi perikanan tambak/kolam, minapadi, bantuan keramba jaring apung (KJA) budidaya laut, klaster kawasan tambak udang, dan klaster kawasan tambak udang milenial (MSF).
Selanjutnya kegiatan rehabilitasi kawasan mangrove, pengembangan usaha garam rakyat (pugar)/irigasi lahan garam, serta pembangunan sarana dan prasarana niaga garam rakyat.
Dari delapan kegiatan padat karya itu, KKP memperkirakan penyerapan tenaga kerja mencapai 4.673 orang. Adapun besaran upah yang akan mereka terima di kisaran Rp100 ribu hingga Rp120 ribu per hari per orang.
“Kami akan mengkaji lagi, sedapat mungkin kegiatan-kegiatan ini dikerjakan oleh tenaga kerja manusia,” ujar Menteri KP dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Program Padat Karya yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Pandjaitan, Senin (15/02/2021).
Trenggono mengatakan akan mengupayakan penyerapan tenaga kerja bisa lebih banyak dari estimasi yang ada. Jajarannya di KKP dimintanya untuk mengutamakan penggunaan tenaga kerja manusia dibanding menggunakan peralatan atau mesin.
Menteri KP juga meminta agar bahan baku pelaksanaan program dibeli dari masyarakat, contohnya bibit mangrove.
“Misalnya soal irigasi perikanan di DJPB (Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya), sebisa mungkin kegiatan ini dilakukan oleh orang semuanya. Tidak perlu dengan beckhoe, tapi dengan cangkul. Saya juga minta kepada Dirjen PRL (Pengelolaan Ruang Laut) supaya bibit (mangrove) dimungkinkan untuk dibeli dari masyarakat, selain dari pekerjaan penanaman,” urainya.
Trenggono memastikan pelaksanaan Program Padat Karya sektor kelautan dan perikanan dapat segera dilakukan. Ini sesuai arahan Menko Marves, bahwa program padat karya harus sudah berjalan sebelum Bulan Ramadan 2021. Tujuannya agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan selama bulan puasa hingga hari raya Idulfitri.
“Mudah-mudahan menjelang lebaran sudah selesai (kegiatannya),” pungkasnya.
Pelaksanaan program padat karya di KKP tahun lalu mampu menyerap lebih dari 10 ribu tenaga kerja, khusus untuk kegiatan restorasi terumbu karang. Luasan yang direstorasi bahkan melebihi target dari yang semula 50 hektare menjadi 74,3 hektare atau setara 95.768 struktur. (HUMAS KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN/UN)
Kunjungi laman resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan di tautan ini.
Sumber: kkp.go.id
Presiden RI Joko Widodo mengungkapkan pemerintah akan melaksanakan program padat karya secara besar-besaran di semua kementerian yang ada. Hal ini juga merupakan bagian dari upaya pemulihan ekonomi nasional.
“Semua kita geser ke padat karya. Kita harus bergotong-royong (sehingga) semua warga yang sedang kehilangan pekerjaan bisa mendapatkan penghasilan, golnya ke sana,” tegasnya beberapa saat lalu.
Salah satu kementerian yang menjalankan program tersebut adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, untuk tahun 2021 terdapat delapan kegiatan program padat karya dengan besaran anggaran Rp405,61 miliar.
Kegiatan yang dilakukan meliputi pembangunan irigasi perikanan tambak/kolam, minapadi, bantuan keramba jaring apung (KJA) budidaya laut, klaster kawasan tambak udang, dan klaster kawasan tambak udang milenial (MSF).
Selanjutnya kegiatan rehabilitasi kawasan mangrove, pengembangan usaha garam rakyat (pugar)/irigasi lahan garam, serta pembangunan sarana dan prasarana niaga garam rakyat.
Dari delapan kegiatan padat karya itu, KKP memperkirakan penyerapan tenaga kerja mencapai 4.673 orang. Adapun besaran upah yang akan mereka terima di kisaran Rp100 ribu hingga Rp120 ribu per hari per orang.
“Kami akan mengkaji lagi, sedapat mungkin kegiatan-kegiatan ini dikerjakan oleh tenaga kerja manusia,” ujar Menteri KP dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Program Padat Karya yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Pandjaitan, Senin (15/02/2021).
Trenggono mengatakan akan mengupayakan penyerapan tenaga kerja bisa lebih banyak dari estimasi yang ada. Jajarannya di KKP dimintanya untuk mengutamakan penggunaan tenaga kerja manusia dibanding menggunakan peralatan atau mesin.
Menteri KP juga meminta agar bahan baku pelaksanaan program dibeli dari masyarakat, contohnya bibit mangrove.
“Misalnya soal irigasi perikanan di DJPB (Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya), sebisa mungkin kegiatan ini dilakukan oleh orang semuanya. Tidak perlu dengan beckhoe, tapi dengan cangkul. Saya juga minta kepada Dirjen PRL (Pengelolaan Ruang Laut) supaya bibit (mangrove) dimungkinkan untuk dibeli dari masyarakat, selain dari pekerjaan penanaman,” urainya.
Trenggono memastikan pelaksanaan Program Padat Karya sektor kelautan dan perikanan dapat segera dilakukan. Ini sesuai arahan Menko Marves, bahwa program padat karya harus sudah berjalan sebelum Bulan Ramadan 2021. Tujuannya agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan selama bulan puasa hingga hari raya Idulfitri.
“Mudah-mudahan menjelang lebaran sudah selesai (kegiatannya),” pungkasnya.
Pelaksanaan program padat karya di KKP tahun lalu mampu menyerap lebih dari 10 ribu tenaga kerja, khusus untuk kegiatan restorasi terumbu karang. Luasan yang direstorasi bahkan melebihi target dari yang semula 50 hektare menjadi 74,3 hektare atau setara 95.768 struktur. (HUMAS KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN/UN)
Kunjungi laman resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan di tautan ini.
