Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta melakukan audiensi strategis dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Kantor Pusat BRIN, Gedung B.J. Habibie, Jakarta Pusat, Rabu (21/1/2026).
Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperjelas arah dan penguatan kerja sama riset antara UIN Jakarta dan BRIN, seiring rencana berakhirnya nota kesepahaman (MoU) kedua institusi pada Maret 2026 mendatang.
Dalam audiensi tersebut, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Asep Saepudin Jahar, MA, Ph.D menegaskan pentingnya penyelarasan konsep dan arah kerja sama riset dengan kebijakan BRIN terkini. “Hal ini dinilai krusial, terutama dalam konteks transformasi UIN menuju atau berstatus Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH),” katanya.
Menurut Rektor Asep, penyesuaian kelembagaan dan skema kolaborasi riset perlu dipersiapkan secara matang agar kerja sama tidak bersifat administratif semata, melainkan produktif dan berkelanjutan.
Rektor juga menyoroti masih adanya persoalan birokrasi pendanaan penelitian yang kerap menghambat produktivitas peneliti di perguruan tinggi. “Karena itu, dukungan sistem riset nasional yang lebih adaptif dan kolaboratif dinilai menjadi kebutuhan mendesak,” jelasnya.
Kedepan pasca pertemuan tersebut kata Rektor UIN Jakarta akan melakukan sosialisasi terkait program dan agenda riset BRIN yang bisa diakses oleh dosen UIN Jakarta. “Nanti tim BRIN akan kita undang ke UIN Jakarta,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BRIN Prof DR Arif Satria menyampaikan bahwa BRIN saat ini didorong untuk fokus pada riset-riset yang konkret dan berdampak langsung bagi masyarakat. “Beberapa bidang prioritas yang menjadi perhatian utama BRIN meliputi sektor kesehatan, pangan, serta teknologi terapan,” ujarnya.
Meski riset teknologi terapan kerap membutuhkan proses panjang, Kepala BRIN menekankan bahwa hasil akhirnya harus tetap sederhana, aplikatif, dan dapat dirasakan manfaatnya oleh publik.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BRIN juga mengapresiasi perkembangan keilmuan di lingkungan UIN Jakarta yang dinilai sangat pesat dan signifikan. Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah komitmen memberikan dukungan pendanaan riset seperti bagi PTNBH di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) melalui skema BOPTN yang setidaknya mencapai Rp25 miliar.
Kepala BRIN turut mencontohkan praktik global, di mana universitas-universitas terkemuka dunia seperti Stanford dan Harvard memang memiliki fleksibilitas tinggi sebagai institusi, namun negara tetap hadir secara signifikan dalam pendanaan riset. Ia juga membuka peluang pengembangan skema PhD by Research melalui BRIN, serta menegaskan bahwa aset dan fasilitas riset BRIN terbuka untuk dimanfaatkan oleh peneliti UIN Jakarta.
Selain itu, BRIN berharap ke depan terdapat jabatan fungsional peneliti di kampus yang dibina langsung oleh BRIN. “Skema ini dapat menjadi alternatif jalur karier bagi akademisi yang ingin berfokus pada riset tanpa harus menempuh jalur dosen,” tegasnya.
Perwakilan BRIN dalam audiensi tersebut menambahkan bahwa pihaknya berharap peneliti UIN Jakarta dapat terlibat secara langsung dalam berbagai riset bersama BRIN. “BRIN bahkan telah lama menantikan UIN Jakarta berstatus PTNBH agar dapat berperan sebagai kolaborator strategis dalam ekosistem riset nasional,” katanya.
Potensi UIN Jakarta dinilai sangat besar, khususnya dalam bidang ilmu sosial dan humaniora serta Islamic studies. Jika UIN Jakarta membuka program degree by research, BRIN menilai UIN Jakarta berpeluang menjadi salah satu destinasi penting pengembangan riset, dengan catatan telah berstatus PTNBH.
Dalam audiensi tersebut, BRIN menegaskan keterbukaannya terhadap berbagai peluang kolaborasi, mulai dari riset lintas perguruan tinggi, akses ke beragam skema pendanaan riset yang tersedia di laman resmi BRIN, hingga program postdoctoral bekerja sama dengan perguruan tinggi, dengan menekankan keunggulan spesifik masing-masing institusi.
Sebagai tindak lanjut, kedua belah pihak sepakat perlunya pembahasan yang lebih serius dan teknis dengan para deputi terkait di lingkungan BRIN untuk menyusun perencanaan kerja sama riset yang lebih terarah. UIN Jakarta juga dipersilakan untuk secara aktif memantau pengumuman pendanaan riset dari BRIN, mengingat peluang yang dinilai cukup besar untuk dimanfaatkan.
Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal penguatan sinergi riset antara UIN dan BRIN, sekaligus mendorong kontribusi riset perguruan tinggi keagamaan Islam yang lebih berdampak bagi pembangunan nasional.
