Seluruh fraksi DPRD Kabupaten Tangerang telah memberikan Pandangan Umum atas penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024. Masing-masing juru bicara fraksi menyampaikan saran, masukan, dan kritik mengenai capaian kinerja program kegiatan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di hadapan Wakil Bupati Intan Nurul Hikmah dalam Rapat Paripurna, Kamis (10/04).
Sebelumnya, pada Rabu, (26/03) lalu, Bupati Maesyal Rasyid telah menyampaikan LKPJ yang menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Perda Nomor 7 Tahun 2023 dan perubahannya pada Perda Nomor 8 Tahun 2024 menetapkan target Pendapatan sebesar Rp8,09 triliun dan berhasil direalisasikan sebesar Rp8,5 triliun atau 105,8% dari target. Hal tersebut disebabkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang melebihi target sebesar 107,45%. Lalu, sektor Belanja Daerah yang direncanakan sebesar Rp9,092 triliun dapat terealisasi sebesar Rp8,7 triliun atau 95,84%, serta Pembiayaan yang direncanakan Rp996,9 miliar dapat terealisasi 100%.
DPRD mengapresiasi capaian realisasi APBD Tahun Anggaran 2024 yang mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, terlebih dalam menerapkan kebijakan dan inovasi guna optimalisasi PAD dan peningkatan sumber pendapatan daerah. Namun, kami terus mendorong agar penggunaan anggaran lebih diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih efektif dan berkeadilan, termasuk dalam upaya pengentasan kemiskinan, penguatan layanan dasar, serta integrasi prinsip pengarusutamaan gender dalam seluruh tahapan pembangunan. Hal itu diharapkan dapat berdampak secara nyata kepada masyarakat, bukan perolehan angka semata.
Tidak dapat dipungkiri, masih terdapat beberapa persoalan masyarakat belum terselesaikan dengan baik, mulai dari pengangguran, kemacetan, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan publik, sampai pada persoalan pencemaran lingkungan. Laju ekonomi Kabupaten Tangerang di tahun 2024 yang mengalami pelambatan sampai di angka 5,00% atau mengalami penurunan sekitar 0,18% turut menjadi catatan DPRD. Terdapat dua sektor usaha yang pertumbuhannya negatif, yakni sektor pertanian dan perikanan; serta sektor pengadaan listrik dan gas.
Langkah Pemkab Tangerang dalam mengoptimalkan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R) di tingkat kecamatan serta rencana penambahan armada pengangkut sampah patut diapresiasi. DPRD berharap pengelolaan sampah dapat diinisiasi dari tingkat desa melalui pengelolaan sampah mandiri yang melibatkan masyarakat secara aktif, baik melalui edukasi, pemilahan sampah dari rumah tangga, hingga pemanfaatan teknologi sederhana yang sesuai dengan kondisi lokal.
LKPJ harus menjadi momentum introspeksi refleksi atas berbagai capaian dan kekurangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. DPRD berharap pandangan dari seluruh fraksi dapat menjadi bahan pertimbangan serius bagi Bupati /Wakil Bupati dan seluruh Perangkat Daerah untuk menyusun kebijakan yang lebih responsif, akuntabel, dan berpihak pada rakyat. Reformasi birokrasi perlu didorong lebih kuat agar tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran semata, tetapi pada kualitas output dan outcome program.
Seluruh fraksi DPRD Kabupaten Tangerang telah memberikan Pandangan Umum atas penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024. Masing-masing juru bicara fraksi menyampaikan saran, masukan, dan kritik mengenai capaian kinerja program kegiatan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di hadapan Wakil Bupati Intan Nurul Hikmah dalam Rapat Paripurna, Kamis (10/04).
Sebelumnya, pada Rabu, (26/03) lalu, Bupati Maesyal Rasyid telah menyampaikan LKPJ yang menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Perda Nomor 7 Tahun 2023 dan perubahannya pada Perda Nomor 8 Tahun 2024 menetapkan target Pendapatan sebesar Rp8,09 triliun dan berhasil direalisasikan sebesar Rp8,5 triliun atau 105,8% dari target. Hal tersebut disebabkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang melebihi target sebesar 107,45%. Lalu, sektor Belanja Daerah yang direncanakan sebesar Rp9,092 triliun dapat terealisasi sebesar Rp8,7 triliun atau 95,84%, serta Pembiayaan yang direncanakan Rp996,9 miliar dapat terealisasi 100%.
DPRD mengapresiasi capaian realisasi APBD Tahun Anggaran 2024 yang mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, terlebih dalam menerapkan kebijakan dan inovasi guna optimalisasi PAD dan peningkatan sumber pendapatan daerah. Namun, kami terus mendorong agar penggunaan anggaran lebih diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih efektif dan berkeadilan, termasuk dalam upaya pengentasan kemiskinan, penguatan layanan dasar, serta integrasi prinsip pengarusutamaan gender dalam seluruh tahapan pembangunan. Hal itu diharapkan dapat berdampak secara nyata kepada masyarakat, bukan perolehan angka semata.
Tidak dapat dipungkiri, masih terdapat beberapa persoalan masyarakat belum terselesaikan dengan baik, mulai dari pengangguran, kemacetan, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan publik, sampai pada persoalan pencemaran lingkungan. Laju ekonomi Kabupaten Tangerang di tahun 2024 yang mengalami pelambatan sampai di angka 5,00% atau mengalami penurunan sekitar 0,18% turut menjadi catatan DPRD. Terdapat dua sektor usaha yang pertumbuhannya negatif, yakni sektor pertanian dan perikanan; serta sektor pengadaan listrik dan gas.
Langkah Pemkab Tangerang dalam mengoptimalkan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R) di tingkat kecamatan serta rencana penambahan armada pengangkut sampah patut diapresiasi. DPRD berharap pengelolaan sampah dapat diinisiasi dari tingkat desa melalui pengelolaan sampah mandiri yang melibatkan masyarakat secara aktif, baik melalui edukasi, pemilahan sampah dari rumah tangga, hingga pemanfaatan teknologi sederhana yang sesuai dengan kondisi lokal.
LKPJ harus menjadi momentum introspeksi refleksi atas berbagai capaian dan kekurangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. DPRD berharap pandangan dari seluruh fraksi dapat menjadi bahan pertimbangan serius bagi Bupati /Wakil Bupati dan seluruh Perangkat Daerah untuk menyusun kebijakan yang lebih responsif, akuntabel, dan berpihak pada rakyat. Reformasi birokrasi perlu didorong lebih kuat agar tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran semata, tetapi pada kualitas output dan outcome program.
