Presiden Joko Widodo mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan evaluasi dan bekerja sama dengan baik dalam hal pengendalian banjir dan bencana alam, utamanya di wilayah Ibu Kota dan sekitarnya. Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota harus berjalan beriringan dalam menjalankan strategi pengendalian baik dalam jangka pendek maupun panjang.
Hal itu disampaikan Kepala Negara saat menerima sejumlah kepala daerah di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 8 Januari 2020.
“Saya mengajak kita semua untuk mengevaluasi total sistem pengendalian banjir dan bencana alam dari hulu sampai hilir sehingga kita memiliki strategi besar jangka pendek, menengah, dan panjang,” ujarnya.
Presiden mengatakan bahwa perencanaan terhadap strategi besar tersebut sebenarnya sudah dibuat sejak lama. Namun, diperlukan kerja sama yang lebih erat dan mendetail dari seluruh pihak untuk dapat menjalankannya.
“Yang saya tahu masterplan ini sudah ada. Tetapi saya kira implementasi perlu lebih detail lagi kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota,” kata Presiden.
Terdapat beberapa hal yang diinstruksikan Presiden dalam pertemuan tersebut. Pertama mengenai rehabilitasi hutan dan lahan yang menurutnya harus kembali digalakkan.
“Rehabilitasi hutan, rehabilitasi lahan, dan reboisasi saya kira tidak bisa tidak, harus segera dikerjakan,” ucapnya.
Kepala Negara memberikan instruksi kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyiapkan bibit-bibit tanaman yang diperlukan untuk menjalankan hal tersebut.
Presiden secara khusus juga menambahkan agar jajarannya turut melakukan penanaman tanaman-tanaman yang diketahui memiliki kemampuan untuk mencegah tanah longsor dan erosi seperti tanaman vetiver yang dapat menahan gempuran aliran hujan deras dan menjaga kestabilan tanah.
“Saya kira tanaman vetiver, akar wangi, akan saya cari sebanyak-banyaknya bibit dan benih sehingga bisa kita lakukan penanaman terutama di Lebak dan Kabupaten Bogor,” ucapnya.
Selain itu, Presiden meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penyelesaian pembangunan Bendungan Sukamahi dan Ciawi di Kabupaten Bogor. Pembangunan kedua bendungan itu merupakan bagian dari rencana induk pengendalian banjir Jakarta.
Kedua bendungan tersebut didesain untuk mengurangi debit air yang masuk ke Jakarta dengan menahan aliran air dari Gunung Gede dan Gunung Pangrango sebelum sampai ke Bendung Katulampa yang kemudian mengalir ke Sungai Ciliwung.
“Meskipun saya tahu progresnya kira-kira mungkin sudah 47 persen, pembebasan tanah juga sudah 95 persen. Tinggal sisanya ini segera diselesaikan,” ujarnya.
Adapun untuk wilayah Ibu Kota, Presiden meminta agar penyelesaian proyek sodetan dari Sungai Ciliwung ke Banjir Kanal Timur (BKT) juga dapat diselesaikan segera. Kepala Negara berharap adanya kerja sama yang erat antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membereskan kendala-kendala yang ada terkait proyek tersebut.
“Saya kira bisa secepatnya dengan Gubernur untuk menyelesaikan masalah pembebasan lahannya. Juga pengerjaan-pengerjaan meneruskan kembali baik normalisasi atau naturalisasi yang ada di sungai-sungai di Jakarta,” kata Presiden.
Mengakhiri arahannya, Presiden kembali menekankan bahwa dalam upaya penanganan persoalan banjir, utamanya di Ibu Kota, tak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri. Baik pemerintah pusat dan daerah maupun antara sesama kepala daerah yang mana wilayahnya saling berbatasan harus dapat bersinergi dengan baik.
“Jakarta sebagai Ibu Kota bukan daerah yang berdiri sendiri, tetapi dikelilingi oleh wilayah Jawa Barat dan Banten. Saya berharap semua bisa bekerja sama dengan baik dalam menyelesaikan masalah banjir yang ada di Ibu Kota. Tanpa kerja sama itu saya kira penyelesaiannya tidak komprehensif dan tidak bisa menyelesaikan masalah secepat-cepatnya,” tandasnya.
Hadir dalam pertemuan tersebut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala BNPB Doni Monardo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Banten Wahidin Halim, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya, dan Bupati Bogor Ade Yasin.
