Bali Democracy Forum (BDF) yang dilangsungkan secara hybrid dan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat di Bali (10/12/2020). (Foto: Humas Kemlu)
Di tengah pandemi COVID-19, Indonesia kembali menggelar Bali Democracy Forum (BDF) secara berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu secara hybrid dan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat di Bali (10/12/2020).
BDF Ke-13 yang mengusung tema “Democracy and COVID-19 Pandemic”, sangat relevan karena pandemi tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan dan ekonomi, namun juga pada demokrasi.
“Satu hal yang saya tekankan, pandemi tidak boleh melunturkan nilai demokrasi dan di saat yang sama, demokrasi tidak boleh menjadi penghalang untuk kita dapat mengalahkan pandemi,” ujar Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi usai pembukaan BDF Ke-13.
Melalui BDF, negara-negara akan berbagi pengalaman dan best practices dalam penanganan pandemi dan bersama dengan perwakilan dari berbagai lapisan masyarakat membahas langkah-langkah yang tepat untuk memastikan agar demokrasi tetap efektif dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat.
Tiga isu utama yang dibahas dari sisi pandang pelaksanaan demokrasi, yaitu langkah-langkah dalam merespons pandemi, upaya yang dijalankan bagi pemulihan, serta upaya membangun ketahanan masyarakat pasca pandemi.
Di tengah pandemi, BDF diharapkan mampu berkontribusi dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan, memajukan kualitas penerapan HAM dan nilai-nilai kemanusiaan di tengah berbagai tantangan, serta dalam mewujudkan perekonomian dan perkembangan politik yang harus seimbang selama dan setelah pandemi.
“Tugas kita ke depan tidak mudah, kita harus pastikan bahwa demokrasi dapat mendukung upaya kita di era post-pandemic”, lanjut Menlu Retno.
BDF kali ini juga menyoroti penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pemulihan ekonomi di masa pandemi, karena UMKM merupakan sektor yang paling terdampak. Perbaikan kondisi UMKM menjadi isu krusial pada BDF 2020.
Kunci sukses demokrasi adalah semangat inklusif. Salah satu inisiatif baru BDF ke-13 adalah rangkaian Road to Bali Democracy Forum yang dilaksanakan selama September-November 2020, yang terdiri dari 3 pilar yaitu Bali Civil Society and Media Forum (forum organisasi masyarakat sipil dan media), Bali Democracy Student Conference (forum pemuda dan mahasiswa), dan Economic and Business Panel (forum komunitas bisnis dan bisnis) yang melaksanakan prakonsultasi tentang demokrasi dan pandemi COVID-19 dengan tujuan memberikan kontribusi terhadap demokrasi dan penanganannya terhadap pandemi.
BDF tahun ini akan berisi pesan kunci dari masing-masing pilar yang akan disampaikan oleh setiap perwakilan, dan juga laporan dari rapporteur Panel dari pihak Pemerintah.
Rekomendasi yang akan dihasilkan berupa berbagai usulan atau pandangan agar demokrasi dapat terus ditegakkan di masa pandemi dan di saat yang sama demokrasi dapat menjadi positive force dalam mengatasi pandemi saat ini.
BDF kali ini dihadiri secara langsung oleh 44 orang dari 26 negara dan 3 organisasi internasional dan lebih dari 1.000 orang secara virtual.
BDF yang pertama kali diselenggarakan pada tahun 2008, atau sepuluh tahun sejak reformasi, berawal dari keyakinan bahwa mempromosikan demokrasi merupakan bagian tak terpisahkan dari kebijakan luar negeri Indonesia. (HUMAS KEMLU/UN)
Bali Democracy Forum (BDF) yang dilangsungkan secara hybrid dan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat di Bali (10/12/2020). (Foto: Humas Kemlu)
Di tengah pandemi COVID-19, Indonesia kembali menggelar Bali Democracy Forum (BDF) secara berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu secara hybrid dan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat di Bali (10/12/2020).
BDF Ke-13 yang mengusung tema “Democracy and COVID-19 Pandemic”, sangat relevan karena pandemi tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan dan ekonomi, namun juga pada demokrasi.
“Satu hal yang saya tekankan, pandemi tidak boleh melunturkan nilai demokrasi dan di saat yang sama, demokrasi tidak boleh menjadi penghalang untuk kita dapat mengalahkan pandemi,” ujar Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi usai pembukaan BDF Ke-13.
Melalui BDF, negara-negara akan berbagi pengalaman dan best practices dalam penanganan pandemi dan bersama dengan perwakilan dari berbagai lapisan masyarakat membahas langkah-langkah yang tepat untuk memastikan agar demokrasi tetap efektif dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat.
Tiga isu utama yang dibahas dari sisi pandang pelaksanaan demokrasi, yaitu langkah-langkah dalam merespons pandemi, upaya yang dijalankan bagi pemulihan, serta upaya membangun ketahanan masyarakat pasca pandemi.
Di tengah pandemi, BDF diharapkan mampu berkontribusi dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan, memajukan kualitas penerapan HAM dan nilai-nilai kemanusiaan di tengah berbagai tantangan, serta dalam mewujudkan perekonomian dan perkembangan politik yang harus seimbang selama dan setelah pandemi.
“Tugas kita ke depan tidak mudah, kita harus pastikan bahwa demokrasi dapat mendukung upaya kita di era post-pandemic”, lanjut Menlu Retno.
BDF kali ini juga menyoroti penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pemulihan ekonomi di masa pandemi, karena UMKM merupakan sektor yang paling terdampak. Perbaikan kondisi UMKM menjadi isu krusial pada BDF 2020.
Kunci sukses demokrasi adalah semangat inklusif. Salah satu inisiatif baru BDF ke-13 adalah rangkaian Road to Bali Democracy Forum yang dilaksanakan selama September-November 2020, yang terdiri dari 3 pilar yaitu Bali Civil Society and Media Forum (forum organisasi masyarakat sipil dan media), Bali Democracy Student Conference (forum pemuda dan mahasiswa), dan Economic and Business Panel (forum komunitas bisnis dan bisnis) yang melaksanakan prakonsultasi tentang demokrasi dan pandemi COVID-19 dengan tujuan memberikan kontribusi terhadap demokrasi dan penanganannya terhadap pandemi.
BDF tahun ini akan berisi pesan kunci dari masing-masing pilar yang akan disampaikan oleh setiap perwakilan, dan juga laporan dari rapporteur Panel dari pihak Pemerintah.
Rekomendasi yang akan dihasilkan berupa berbagai usulan atau pandangan agar demokrasi dapat terus ditegakkan di masa pandemi dan di saat yang sama demokrasi dapat menjadi positive force dalam mengatasi pandemi saat ini.
BDF kali ini dihadiri secara langsung oleh 44 orang dari 26 negara dan 3 organisasi internasional dan lebih dari 1.000 orang secara virtual.
BDF yang pertama kali diselenggarakan pada tahun 2008, atau sepuluh tahun sejak reformasi, berawal dari keyakinan bahwa mempromosikan demokrasi merupakan bagian tak terpisahkan dari kebijakan luar negeri Indonesia. (HUMAS KEMLU/UN)
