Peneliti Imparsial Hussein Ahmad mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi I DPR turun tangan menindaklanjuti skandal pengadaan pesawat Mirage 2000-5 yang diduga melibatkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Dugaan korupsi dalam pembelian jet tempur itu kabarnya tengah diselidiki lembaga antikorupsi Uni Eropa, The Group of States against Corruption (GRECO).
“Dengan adanya kabar kawan-kawan GRECO melakukan penyelidikan terhadap kasus ini, semestinya KPK turun dan melakukan investigasi,” ucap Hussein kepada wartawan di Jakarta, belum lama ini.
Merujuk laporan investigasi Microsoft Network yang terbit di msn.com, Indonesia merencanakan pembelian 12 unit Mirage 2000-5 dari Qatar.
Prabowo telah menunjuk perusahaan perantara dari Ceko bernama Excalibur International untuk pengadaan pesawat usang itu.
Indonesia harus mengeluarkan dana sebesar US$ 66 juta per unit atau total US$ 792 juta untuk 12 unit pesawat. Padahal, harga pasaran pada periode awal produksi dan pemasaran hanya berkisar antara US$ 23 juta hingga US$ 35 juta.
“Kami sudah ingatkan jauh- jauh hari setahun yang lalu bahwa ini bermasalah. Kemudian Kemhan tetap lanjut. Kemudian yang kedua dari segi kebutuhan alutsista. Alutsista ini sudah tua dan dibeli melalui pihak broker,” ucap Hussein.
Tak hanya harganya yang diduga kemahalan, narasumber yang diwawancara msn.com menyebut pihak Qatar menawarkan cashback sebesar 7 persen dari kesepakatan pembelian pesawat tempur Mirrage 2000-5 kepada Prabowo. Nilainya sebesar US$ 55,4 juta atau sekira Rp865,1 miliar.
Qatar, menurut laporan msn.com mengetahui jika Prabowo akan kembali bertarung di Pilpres 2024. Ketika Prabowo mengunjungi Doha pada Januari 2023, cashback itu ditawarkan.
Menteri Pertahanan Qatar Khalid bin Mohammed Al Attiyah, menurut msn.com, menyetujui kesepakatan tersebut. Prabowo dilaporkan telah menerima US$ 20 juta atau Rp312,3 miliar dari total cashback 7 persen tersebut.
Hussein menilai rencana pembelian pesawat Mirage 2000-5 bekas sangat janggal sejak awal. Semula pesawat tersebut pernah ditawarkan secara gratis ke Indonesia.
Namun, pemerintah Indonesia menolak persoalan biaya perawatan yang mahal dan butuh transfer kemampuan sebelum dioperasikan.
“Artinya, bukan sebagai kebutuhan kita pada saat itu. Lucunya, saat pesawat ini dijual, malah kita mau ambil. Nah, itu yang, menurut saya, tidak masuk akal,” ucap Hussein.
Selain KPK, Hussein mendesak Komisi l DPR memanggil Prabowo untuk dimintai klarifikasi. Terlebih, muncul dugaan dana tersebut digunakan Prabowo untuk kampanye Pilpres 2024.
Meskipun berstatus kader Golkar dan parpolnya mengusung pasangan Prabowo-Gibran, Hussein berharap Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid tegas terhadap Prabowo.
“Dia sebagai Ketua Komisi 1 harus melakukan tugasnya dengan benar dalam melakukan pengawasan. Selama ini tidak ada taringnya Komisi 1. Jangan mentang-mentang mengusung sebagai calon presiden, kemudian dia tidak mau panggil,” kata Hussein.
Pembelian pesawat usang oleh Kemenhan sebelumnya dipersoalkan calon presiden Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan dalam debat ketiga Pilpres 2024, Januari lalu.
Keduanya sepakat pembelian pesawat untuk memperkuat pertahanan Indonesia tidak tepat dan potensial memunculkan beragam masalah, termasuk membuka celah korupsi dalam proses pengadaan.
Bantahan TKN Prabowo-Gibran
Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani memastikan bahwa berita soal dugaan korupsi pengadaan pembelian pesawat bekas Indonesia-Qatar yang diarahkan ke Prabowo Subianto adalah berita bohong atau hoaks.
Rosan mengatakan bahwa hal tersebut sudah dicek langsung olehnya sendiri kepada para pihak terkait.
“Saya cek langsung baik yang di Washington DC maupun di kedutaan besar Amerika-Indonesia tidak pernah ada permintaan itu sama sekali. Dari ini juga menambah bukti bukti bahwa perintah itu adalah berita yang palsu, berita hoaks,” kata Rosan dalam konferensi persnya di Hotel Fairmont, Jakarta, Sabtu, 10 Februari 2024.
“Saya kirim linknya ke mereka dan menanyakan, apakah benar dari pihak Greco (lembaga anti korupsi Uni Eropa The Group of States against Corruption) yang mengatas namakan sebagai monitoring corruption meminta asistensi kepada pemerintah Amerika,” sambung Rosan.
Permintaan Rosan untuk mengklarifikasi berita tersebut phn dijawab dengan tegas, bahwa Greco tidak pernah meminta asistensi apapun soal pembelian pesawat Mirage.
“Kemudian mereka melakukan pengecekan dan kembali ke saya beberapa jam kemudian dengan mengatakan tidak pernah ada permintaan dari pihak yang namanya Greco mengenai hal asistensi ataupun meminta kerja sama pemerintah Amerika Serikat dalam rangka hal yang dituduhkan yang namanya pembelian Mirage,” kata dia.
Senada dengan Rosan, Juru Bicara Menhan, Dahnil Anzar Simanjuntak juga mengonfirmasi bahwa pembelian pesawat Mirage yang dituding sebagai muara korupsi di Kemenhan itu dibatalkan.
“Tidak ada pembelian pesawat mirage, even itu direncanakan tapi sudah dibatalkan, jadi tidak ada pembelian pesawat mirage dan artinya tidak ada kontrak yang aktif,” tegas Dahnil.
Terkait hal ini, Wakil Ketua TKN, Habiburokhman mempertimbangkan akan melaporkan kasus berita bohong ini ke pihak yang berwajib. Ia berharap masyarakat tidak ada lagi yang ikut menyebarkan berita yang notabene hoaks dan tidak bisa dipertanggungjawabkan tersebut.
“Kami Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran tengah mencadangkan hak kami untuk melakukan upaya pembelaan hukum, ya penegakan hak hak kami dengan melaporkan orang orang yang melakukan fitnah ini ya,” kata Habiburokhman
“Dan sekaligus kami mengingatkan kepada publik, padahal yang ramai untuk bijak ya sekali sekali ajak informasi hoax jangan ikut menyebarkan ya. Jangan!” Kata Habiburokhman.
