Deputi Bidang Polhukam, Setkab, Purnomo Sucipto pada DKT “Konvergensi Pers dan Transformasi Digital (Publishers’ Rights)”, Kamis (21/10/2021), di Jakarta. (Foto: Humas Setkab/Agung)
Sekretariat Kabinet (Setkab) melalui Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika, Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Polhukam) menyelenggarakan Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) dengan tema “Konvergensi Pers dan Transformasi Digital (Publishers’ Rights)”, Kamis (21/10/2021), di Jakarta.
Deputi Bidang Polhukam, Setkab, Purnomo Sucipto saat membuka diskusi menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2021, pada 9 Februari silam.
“Latar belakangnya adalah, adanya arahan Presiden untuk membuat regulasi yang melindungi publishers’ rights secara keseluruhan. Selain itu, agar manfaat ekonomi yang didapat dalam dunia jurnalistik digital bisa dinikmati secara berimbang antara media konvensional dan platform digital,” ujar Purnomo.
Setkab, imbuh Purnomo, memiliki tugas memantau pelaksanaan dan mendorong terwujudnya arahan Presiden tersebut. Penyelenggaraan diskusi ini merupakan salah satu upaya untuk mendukung pengambilan keputusan terkait hal itu.
“Nantinya, progres tindak lanjut oleh Menkominfo dan stakeholder yang lain akan kami laporkan bersama hasil diskusi kita pagi ini. Akan kami laporkan kepada Presiden untuk pengambilan kebijakan lebih lanjut,” tuturnya.
Narasumber yang dihadirkan pada diskusi ini adalah Henry Soelistyo Budi, Praktisi Hukum Hak Kekayaan Intelektual dari Universitas Pelita Harapan dan Wishnu Triwibowo, Praktisi Komunikasi dari Universitas Indonesia. Selain itu dihadirkan juga Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh dan Direktur Pengelolaan Media, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Nursodik Gunarjo.
“Mohon kepada narasumber dapat menyampaikan pengetahuan dan gagasan kepada peserta dalam rangka menyikapi penyusunan kebijakan terkait publishers’ rights, serta hal-hal lain yang perlu kami peserta ketahui,” ujar Deputi Polhukam.
Adapun peserta diskusi adalah sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya perwakilan dari Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur, Kementerian Koordinator Bidang Polhukam; Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika), Kemenkominfo; Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional serta Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral, Kementerian Luar Negeri; Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; serta Deputi Bidang Polhukam, Setkab.
Purnomo berharap, diskusi ini dapat mendukung terwujudnya kebijakan yang berimbang bagi media konvensional dengan Over The Top (OTT) atau platform digital sesuai dengan yang diamanatkan oleh Presiden Jokowi.
Purnomo menambahkan, pihaknya akan terus menjaring masukan dari berbagai pihak, salah satunya melalui gelaran forum diskusi, untuk mendukung tugas dan fungsi Setkab dalam memberikan dukungan kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan negara.
“Dari forum diskusi seperti inilah kami berharap ada cakrawala yang lebih sehingga masukan bagi Presiden bisa lebih berkualitas. Saya berharap hasil diskusi ini akan mengena sampai tujuannya, bermanfaat bagi peserta, bermanfaat bagi kita semua, dan bermanfaat bagi Indonesia,” tandasnya. (FID/UN-HUMAS SETKAB)
