Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Wapres Minta Sinkronisasi Data Antara Pusat dan Daerah

Saat ini terdapat tujuh provinsi yang menjadi prioritas pemerintah di dalam melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma’ruf Amin menekankan pentingnya sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda).

“Kalau untuk anggaran sebenarnya sudah cukup, tinggal kita upayakan supaya tepat sasaran, supaya data sinkron tentang siapa yang harus menerima,” tutur Wapres usai memimpin Rapat Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (29/09/2021).

Lebih jauh, Wapres meminta sinkronisasi data pemerintah pusat dan daerah agar dapat dipercepat melalui upaya yang dilakukan secara bersama-sama.

“Ada dua upaya kita dalam melakukan penanggulangan, berupa perlindungan sosial dan pemberdayaan. Dan rapat ini juga untuk berkoordinasi hal-hal yang harus diselesaikan,” kata Wapres.

Sebagai informasi, Provinsi Jawa Barat memiliki lima kabupaten yang menjadi prioritas dalam penanganan miskin ekstrem. Total jumlah penduduk miskin ekstrem mencapai 460.327 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari Kabupaten Cianjur 90.480 jiwa, Kabupaten Bandung 93.480 jiwa, Kabupaten Kuningan 69.090 jiwa, Kabupaten Indramayu 106.690 jiwa, serta Kabupaten Karawang dengan 106.780 jiwa.

Wapres menyampaikan di waktu yang tersisa tiga bulan di tahun 2021 ini, pemerintah terus berkomitmen untuk menambah alokasi anggaran yang secara khusus diprioritaskan untuk lima kabupaten Jawa Barat tersebut. Maka, Wapres meminta Wakil Gubernur Jawa Barat, dan para bupati di wilayah prioritas agar dapat memastikan data seluruh rumah tangga miskin ekstrem agar dapat mengakses seluruh program, baik program pengurangan beban pengeluaran masyarakat maupun program pemberdayaan masyarakat, sehingga ada kesamaan antara data di pemda dan pemerintah pusat.

Pemerintah Targetkan Angka Kemiskinan Ekstrem Nol Persen di 2024
Angka kemiskinan beberapa kota di Indonesia masih cukup tinggi, sebanyak empat persen dari populasi penduduk Indonesia atau sekitar 10 juta penduduk masuk ke dalam kategori miskin ekstrem. Untuk itu, pemerintah memiliki target di tahun 2024 agar tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia dapat mencapai nol persen.

“Pemerintah menargetkan miskin ekstrem dapat mencapai nol persen di akhir 2024. Karena itu kita sekarang sedang menyelesaikan ini,” ucap Wapres.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah mengusulkan adanya apresiasi bagi daerah yang berhasil menuntaskan jumlah kemiskinan ekstrem.

“Kami mengusulkan untuk diberikan reward, selain mungkin mengajukan dana insentif daerah yang biasanya memang diberikan kepada daerah yang berprestasi itu disiapkan oleh Kementerian Keuangan. Mudah-mudahan ini bisa mengangkat derajat, harkat, dan martabat masyarakat, khususnya yang kurang lebih 480.000 di Jawa Barat,” ujar Tito

Turut hadir secara langsung Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzhanul Ulum, Bupati Bandung, Bupati Cianjur, Bupati Indramayu, Bupati Karawang, dan Bupati Kuningan. Sementara, Wapres didampingi oleh Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dan Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Zabadi. (BPMI SETWAPRES/UN)

Kunjungi laman resmi Setwapres melalui tautan ini.

Saat ini terdapat tujuh provinsi yang menjadi prioritas pemerintah di dalam melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma’ruf Amin menekankan pentingnya sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda).

“Kalau untuk anggaran sebenarnya sudah cukup, tinggal kita upayakan supaya tepat sasaran, supaya data sinkron tentang siapa yang harus menerima,” tutur Wapres usai memimpin Rapat Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (29/09/2021).

Lebih jauh, Wapres meminta sinkronisasi data pemerintah pusat dan daerah agar dapat dipercepat melalui upaya yang dilakukan secara bersama-sama.

“Ada dua upaya kita dalam melakukan penanggulangan, berupa perlindungan sosial dan pemberdayaan. Dan rapat ini juga untuk berkoordinasi hal-hal yang harus diselesaikan,” kata Wapres.

Sebagai informasi, Provinsi Jawa Barat memiliki lima kabupaten yang menjadi prioritas dalam penanganan miskin ekstrem. Total jumlah penduduk miskin ekstrem mencapai 460.327 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari Kabupaten Cianjur 90.480 jiwa, Kabupaten Bandung 93.480 jiwa, Kabupaten Kuningan 69.090 jiwa, Kabupaten Indramayu 106.690 jiwa, serta Kabupaten Karawang dengan 106.780 jiwa.

Wapres menyampaikan di waktu yang tersisa tiga bulan di tahun 2021 ini, pemerintah terus berkomitmen untuk menambah alokasi anggaran yang secara khusus diprioritaskan untuk lima kabupaten Jawa Barat tersebut. Maka, Wapres meminta Wakil Gubernur Jawa Barat, dan para bupati di wilayah prioritas agar dapat memastikan data seluruh rumah tangga miskin ekstrem agar dapat mengakses seluruh program, baik program pengurangan beban pengeluaran masyarakat maupun program pemberdayaan masyarakat, sehingga ada kesamaan antara data di pemda dan pemerintah pusat.

Pemerintah Targetkan Angka Kemiskinan Ekstrem Nol Persen di 2024
Angka kemiskinan beberapa kota di Indonesia masih cukup tinggi, sebanyak empat persen dari populasi penduduk Indonesia atau sekitar 10 juta penduduk masuk ke dalam kategori miskin ekstrem. Untuk itu, pemerintah memiliki target di tahun 2024 agar tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia dapat mencapai nol persen.

“Pemerintah menargetkan miskin ekstrem dapat mencapai nol persen di akhir 2024. Karena itu kita sekarang sedang menyelesaikan ini,” ucap Wapres.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah mengusulkan adanya apresiasi bagi daerah yang berhasil menuntaskan jumlah kemiskinan ekstrem.

“Kami mengusulkan untuk diberikan reward, selain mungkin mengajukan dana insentif daerah yang biasanya memang diberikan kepada daerah yang berprestasi itu disiapkan oleh Kementerian Keuangan. Mudah-mudahan ini bisa mengangkat derajat, harkat, dan martabat masyarakat, khususnya yang kurang lebih 480.000 di Jawa Barat,” ujar Tito

Turut hadir secara langsung Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzhanul Ulum, Bupati Bandung, Bupati Cianjur, Bupati Indramayu, Bupati Karawang, dan Bupati Kuningan. Sementara, Wapres didampingi oleh Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dan Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Zabadi. (BPMI SETWAPRES/UN)

Kunjungi laman resmi Setwapres melalui tautan ini.