Menlu RI Retno LP Marsudi (Sumber: Tangkapan Layar YouTube Sekretariat Presiden)
Indonesia terus mendorong kesetaraan akses bagi semua negara di dunia. Ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk mengatasi pandemi secara global.
“Presiden mengatakan pemulihan ekonomi hanya dapat dilakukan jika kita dapat mengatasi pandemi secara bersama, dan pandemi hanya dapat diatasi jika kita dapat mempersempit ketimpangan akses terhadap vaksin,” ujar Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno LP Marsudi, Jumat (24/09/2021), mengutip pernyataan yang disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo di depan Sidang Majelis Umum ke-76 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Kamis (23/09/2021) pagi WIB.
Tak hanya di forum PBB, hal senada juga disuarakan Presiden Joko Widodo saat berbicara di pertemuan Global COVID-19 Summit, Rabu (22/09/2021). Pertemuan tingkat tinggi dunia terkait penanganan pandemi COVID-19 tersebut digagas oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden.
“Presiden Republik Indonesia di dalam Global Summit to End COVID-19 Pandemic mengatakan, ketimpangan vaksin antarnegara harus diatasi melalui COVAX Facility, kerja sama dose-sharing, dan akses yang merata terhadap vaksin harus ditingkatkan,” ungkap Menlu.
Pertemuan ini bertujuan untuk menggalang dukungan dan melakukan rencana aksi yang nyata guna mewujudkan ketersediaan tambahan tujuh miliar dosis vaksin pada akhir tahun ini dan tujuh miliar dosis berikutnya pada pertengahan tahun 2022.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden RI juga menekankan bahwa politisasi dan nasionalisme vaksin harus diakhiri.
“Solidaritas dan kerja sama, menurut Presiden, merupakan kunci untuk dunia keluar dari pandemi, pulih bersama,” ujar Menlu.
Lebih lanjut Menlu menyampaikan, kesenjangan akses terhadap vaksin telah menjadi perhatian dunia saat ini. Menlu mengungkapkan, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam Sidang Majelis Umum PBB menyoroti di saat sebagian negara memiliki kelebihan vaksin, sebagian negara lainnya tidak memiliki vaksin.
“Diibaratkan oleh Sekjen [PBB] bahwa kita lulus tes dalam sains tetapi kita mendapat nilai F dalam etika. Ini pernyataan tajam yang disampaikan Sekjen PBB untuk mengungkapkan kegelisahannya terkait kesenjangan akses terhadap vaksin,” ungkapnya. (TGH/UN)
Menlu RI Retno LP Marsudi (Sumber: Tangkapan Layar YouTube Sekretariat Presiden)
Indonesia terus mendorong kesetaraan akses bagi semua negara di dunia. Ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk mengatasi pandemi secara global.
“Presiden mengatakan pemulihan ekonomi hanya dapat dilakukan jika kita dapat mengatasi pandemi secara bersama, dan pandemi hanya dapat diatasi jika kita dapat mempersempit ketimpangan akses terhadap vaksin,” ujar Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno LP Marsudi, Jumat (24/09/2021), mengutip pernyataan yang disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo di depan Sidang Majelis Umum ke-76 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Kamis (23/09/2021) pagi WIB.
Tak hanya di forum PBB, hal senada juga disuarakan Presiden Joko Widodo saat berbicara di pertemuan Global COVID-19 Summit, Rabu (22/09/2021). Pertemuan tingkat tinggi dunia terkait penanganan pandemi COVID-19 tersebut digagas oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden.
“Presiden Republik Indonesia di dalam Global Summit to End COVID-19 Pandemic mengatakan, ketimpangan vaksin antarnegara harus diatasi melalui COVAX Facility, kerja sama dose-sharing, dan akses yang merata terhadap vaksin harus ditingkatkan,” ungkap Menlu.
Pertemuan ini bertujuan untuk menggalang dukungan dan melakukan rencana aksi yang nyata guna mewujudkan ketersediaan tambahan tujuh miliar dosis vaksin pada akhir tahun ini dan tujuh miliar dosis berikutnya pada pertengahan tahun 2022.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden RI juga menekankan bahwa politisasi dan nasionalisme vaksin harus diakhiri.
“Solidaritas dan kerja sama, menurut Presiden, merupakan kunci untuk dunia keluar dari pandemi, pulih bersama,” ujar Menlu.
Lebih lanjut Menlu menyampaikan, kesenjangan akses terhadap vaksin telah menjadi perhatian dunia saat ini. Menlu mengungkapkan, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam Sidang Majelis Umum PBB menyoroti di saat sebagian negara memiliki kelebihan vaksin, sebagian negara lainnya tidak memiliki vaksin.
“Diibaratkan oleh Sekjen [PBB] bahwa kita lulus tes dalam sains tetapi kita mendapat nilai F dalam etika. Ini pernyataan tajam yang disampaikan Sekjen PBB untuk mengungkapkan kegelisahannya terkait kesenjangan akses terhadap vaksin,” ungkapnya. (TGH/UN)
