Presiden Joko Widodo mengikuti Major of Economies on Energy and Climate 2021, Jumat (17/09/2021), secara virtual. (Foto: BPMI Setpres/Lukas)
Saat ini, dunia tengah menghadapi situasi sulit dalam sejumlah sektor, termasuk sektor energi dan iklim. Situasi sulit tersebut tidak dapat ditangani oleh satu negara saja, melainkan dibutuhkan aksi bersama dalam skala global.
Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pada pertemuan Major Economies Forum on Energy and Climate 2021 melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 17 September 2021.
“Kredibilitas, khususnya aksi konkret, sangat krusial,” ujar Presiden.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden menyampaikan komitmen Indonesia untuk berkontribusi dalam menghadapi situasi darurat tersebut. Dari sektor energi, pemerintah telah mencanangkan transformasi menuju energi baru dan terbarukan, serta akselerasi ekonomi berbasis teknologi hijau pada bulan Agustus lalu.
“Untuk mewujudkan transformasi ini, kami telah menyusun strategi peralihan pembangkit listrik dari batu bara ke energi baru terbarukan, mempercepat pembangunan infrastruktur energi baru terbarukan yang didukung pelaksanaan efisiensi energi, meningkatkan penggunaan biofuels, dan mengembangkan ekosistem industri kendaraan listrik,” tuturnya.
Selain itu, Presiden mengungkapkan bahwa Indonesia telah menargetkan netral karbon (Net Zero) pada tahun 2060 dengan kawasan percontohan yang masih terus dikembangkan.
“Termasuk pembangunan Green Industrial Park seluas 20 ribu hektare, terbesar di dunia, di Kalimantan Utara,” ungkap Presiden.
Terkait transisi energi, Presiden menuturkan bahwa kemitraan global sangat diperlukan karena transisi energi bagi negara berkembang membutuhkan pembiayaan dan teknologi yang terjangkau.
“Kami membuka peluang kerja sama dan investasi bagi pengembangan bahan bakar nabati, industri baterai litium, kendaraan listrik, teknologi carbon, capture, and storage, energi hidrogen, kawasan industri hijau, dan pasar karbon Indonesia,” imbuhnya.
Terakhir, Kepala Negara menyampaikan dukungannya terhadap Global Methane Pledge atau ikrar aksi bersama yang bertujuan mengurangi 30 persen emisi metana global pada tahun 2030.
Presiden menyebut, Global Methane Pledge dapat menjadi momentum penguatan kemitraan dalam mendukung kapasitas negara berkembang.
“Bersama Amerika Serikat dan 45 negara lainnya, Indonesia juga telah bergabung dalam Global Methane Initiative. Pengurangan emisi metana telah masuk dalam Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia,” tandasnya.
Presiden Joko Widodo mengikuti Major of Economies on Energy and Climate 2021, Jumat (17/09/2021), secara virtual. (Foto: BPMI Setpres/Lukas)
Saat ini, dunia tengah menghadapi situasi sulit dalam sejumlah sektor, termasuk sektor energi dan iklim. Situasi sulit tersebut tidak dapat ditangani oleh satu negara saja, melainkan dibutuhkan aksi bersama dalam skala global.
Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pada pertemuan Major Economies Forum on Energy and Climate 2021 melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 17 September 2021.
“Kredibilitas, khususnya aksi konkret, sangat krusial,” ujar Presiden.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden menyampaikan komitmen Indonesia untuk berkontribusi dalam menghadapi situasi darurat tersebut. Dari sektor energi, pemerintah telah mencanangkan transformasi menuju energi baru dan terbarukan, serta akselerasi ekonomi berbasis teknologi hijau pada bulan Agustus lalu.
“Untuk mewujudkan transformasi ini, kami telah menyusun strategi peralihan pembangkit listrik dari batu bara ke energi baru terbarukan, mempercepat pembangunan infrastruktur energi baru terbarukan yang didukung pelaksanaan efisiensi energi, meningkatkan penggunaan biofuels, dan mengembangkan ekosistem industri kendaraan listrik,” tuturnya.
Selain itu, Presiden mengungkapkan bahwa Indonesia telah menargetkan netral karbon (Net Zero) pada tahun 2060 dengan kawasan percontohan yang masih terus dikembangkan.
“Termasuk pembangunan Green Industrial Park seluas 20 ribu hektare, terbesar di dunia, di Kalimantan Utara,” ungkap Presiden.
Terkait transisi energi, Presiden menuturkan bahwa kemitraan global sangat diperlukan karena transisi energi bagi negara berkembang membutuhkan pembiayaan dan teknologi yang terjangkau.
“Kami membuka peluang kerja sama dan investasi bagi pengembangan bahan bakar nabati, industri baterai litium, kendaraan listrik, teknologi carbon, capture, and storage, energi hidrogen, kawasan industri hijau, dan pasar karbon Indonesia,” imbuhnya.
Terakhir, Kepala Negara menyampaikan dukungannya terhadap Global Methane Pledge atau ikrar aksi bersama yang bertujuan mengurangi 30 persen emisi metana global pada tahun 2030.
Presiden menyebut, Global Methane Pledge dapat menjadi momentum penguatan kemitraan dalam mendukung kapasitas negara berkembang.
“Bersama Amerika Serikat dan 45 negara lainnya, Indonesia juga telah bergabung dalam Global Methane Initiative. Pengurangan emisi metana telah masuk dalam Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia,” tandasnya.
