Deputi Seskab Bidang PMK Yuli Harsono (Foto: Dokumentasi Humas Setkab)
Sekretariat Kabinet (Setkab) melalui Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) menggelar Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) atau Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Optimalisasi Pemanfaatan Data Dalam Penyusunan Kebijakan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan” secara daring, Rabu (31/08/2021).
Deputi Bidang PMK Setkab Yuli Harsono dalam sambutannya saat membuka DKT menyampaikan, data yang akurat dan reliabel sangat diperlukan dalam pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah.
“Penggunaan data yang akurat dan reliabel tersebut akan membantu penyusunan kebijakan yang efektif, akuntabel, dan excellent,” ujar Deputi Bidang PMK.
Yuli mengungkapkan, dalam setiap pertemuan dan Rapat Terbatas (Ratas), Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menaruh perhatian terhadap pentingnya data dalam penyusunan kebijakan. Dalam pidato pada acara Pencanangan Pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 tanggal 24 Januari 2020, misalnya, Presiden menegaskan bahwa data yang valid merupakan salah satu kunci penyusunan kebijakan hingga mengeksekusi kebijakan tersebut, untuk hasil yang efektif.
“Presiden juga menginginkan peningkatan kemampuan pemerintah dalam memanfaatkan data, dan mengembangkan sistem data yang dapat mendukung penyusunan kebijakan yang efektif dan akuntabel,” ungkapnya.
FGD “Optimalisasi Pemanfaatan Data Dalam Penyusunan Kebijakan di Bidang PMK” secara daring, Rabu (31/08/2021). (Sumber: Tangkapan Layar Aplikasi Zoom)
Lebih lanjut, Yuli mengungkapkan, pentingnya penggunaan data dalam penyusunan kebijakan terkait bidang PMK ditegaskan Presiden Jokowi dalam sejumlah Ratas.
Pertama, dalam Ratas tentang Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, pada 5 Januari 2021. Presiden memberikan arahan agar dilakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sehingga akurasi data akan semakin baik dan akurat.
Kedua, dalam Ratas tentang Strategi Penurunan Kemiskinan Kronis, pada 21 Juli 2021. Saat itu, Kepala Negara meminta jajarannya untuk mempertajam basis data pendudukan miskin, terutama penduduk ekstrem untuk ketepatan program.
Selanjutnya, dalam Ratas tentang Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), pada 25 Juli 2021. Pada pertemuan tersebut, Presiden menekankan bahwa kementerian/lembaga harus menganalisis data sebagai dasar pengambilan keputusan terkait PPKM. Data tersebut, antara lain, jumlah penambahan kasus aktif, angka kesembuhan, angka kematian, jumlah pengetesan, dan angka keterisian tempat tidur di rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR).
Sejalan dengan arahan Presiden tersebut, ujar Yuli, penyelenggaraan FGD ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai data dan penggunaan data dalam pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, terutama di bidang PMK.
“Selain itu, juga untuk meningkatkan kemampuan analis kebijakan dalam memanfaatkan data untuk penyusunan kebijakan yang efektif dan akuntabel,” pungkasnya.
Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini yaitu Deputi Bidang Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS), Ateng Hartono; Operational Director pada Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG), Mona Luthfina; dan Pengajar sekaligus Wakil Dekan Bidang Aset, Keuangan dan Sumberdaya Manusia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada (UGM), Nurhadi. Diskusi ini dihadiri oleh pejabat dan pegawai di lingkungan Setkab. (KEDEPUTIAN PMK/UN)
Deputi Seskab Bidang PMK Yuli Harsono (Foto: Dokumentasi Humas Setkab)
Sekretariat Kabinet (Setkab) melalui Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) menggelar Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) atau Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Optimalisasi Pemanfaatan Data Dalam Penyusunan Kebijakan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan” secara daring, Rabu (31/08/2021).
Deputi Bidang PMK Setkab Yuli Harsono dalam sambutannya saat membuka DKT menyampaikan, data yang akurat dan reliabel sangat diperlukan dalam pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah.
“Penggunaan data yang akurat dan reliabel tersebut akan membantu penyusunan kebijakan yang efektif, akuntabel, dan excellent,” ujar Deputi Bidang PMK.
Yuli mengungkapkan, dalam setiap pertemuan dan Rapat Terbatas (Ratas), Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menaruh perhatian terhadap pentingnya data dalam penyusunan kebijakan. Dalam pidato pada acara Pencanangan Pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 tanggal 24 Januari 2020, misalnya, Presiden menegaskan bahwa data yang valid merupakan salah satu kunci penyusunan kebijakan hingga mengeksekusi kebijakan tersebut, untuk hasil yang efektif.
“Presiden juga menginginkan peningkatan kemampuan pemerintah dalam memanfaatkan data, dan mengembangkan sistem data yang dapat mendukung penyusunan kebijakan yang efektif dan akuntabel,” ungkapnya.
FGD “Optimalisasi Pemanfaatan Data Dalam Penyusunan Kebijakan di Bidang PMK” secara daring, Rabu (31/08/2021). (Sumber: Tangkapan Layar Aplikasi Zoom)
Lebih lanjut, Yuli mengungkapkan, pentingnya penggunaan data dalam penyusunan kebijakan terkait bidang PMK ditegaskan Presiden Jokowi dalam sejumlah Ratas.
Pertama, dalam Ratas tentang Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, pada 5 Januari 2021. Presiden memberikan arahan agar dilakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sehingga akurasi data akan semakin baik dan akurat.
Kedua, dalam Ratas tentang Strategi Penurunan Kemiskinan Kronis, pada 21 Juli 2021. Saat itu, Kepala Negara meminta jajarannya untuk mempertajam basis data pendudukan miskin, terutama penduduk ekstrem untuk ketepatan program.
Selanjutnya, dalam Ratas tentang Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), pada 25 Juli 2021. Pada pertemuan tersebut, Presiden menekankan bahwa kementerian/lembaga harus menganalisis data sebagai dasar pengambilan keputusan terkait PPKM. Data tersebut, antara lain, jumlah penambahan kasus aktif, angka kesembuhan, angka kematian, jumlah pengetesan, dan angka keterisian tempat tidur di rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR).
Sejalan dengan arahan Presiden tersebut, ujar Yuli, penyelenggaraan FGD ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai data dan penggunaan data dalam pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, terutama di bidang PMK.
“Selain itu, juga untuk meningkatkan kemampuan analis kebijakan dalam memanfaatkan data untuk penyusunan kebijakan yang efektif dan akuntabel,” pungkasnya.
Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini yaitu Deputi Bidang Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS), Ateng Hartono; Operational Director pada Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG), Mona Luthfina; dan Pengajar sekaligus Wakil Dekan Bidang Aset, Keuangan dan Sumberdaya Manusia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada (UGM), Nurhadi. Diskusi ini dihadiri oleh pejabat dan pegawai di lingkungan Setkab. (KEDEPUTIAN PMK/UN)
