Stafsus Presiden Angkie Yudistia Gelar Diskusi Bahas Kebangkitan UMKM Disabilitas di Yogyakarta

Staf Khusus (Stafsus) Presiden Angkie Yudistia menyelenggarakan Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) bertajuk “UMKM Disabilitas Masa Depan Berbasis Ekonomi Kreatif dan Adaptif di Masa Pandemi COVID-19”, di Jogja National Museum, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sabtu (05/06/2021) siang.

DKT atau atau Focus Group Discussion (FGD) ini merupakan bagian dari program pemerintah untuk merangkul para penyandang disabilitas, utamanya para pelaku UMKM yang terkena dampak dari pandemi COVID-19. Hadir dalam diskusi 25 orang penyandang disabilitas yang juga merupakan pelaku UMKM yang berasal dari berbagai daerah di DIY serta Klaten dan Magelang.

“Hari ini kita melakukan FGD, karena kita mau ekonomi bangkit melalui UMKM. Kita butuh banget masukan dari teman-teman penyandang disabilitas untuk dapat kita tampung dan disampaikan kepada pemerintah, baik pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat,” ujar Angkie.

Sebagai Stafsus Presiden, imbuh Angkie, dirinya bertugas untuk mendorong sinergi dalam mengimplementasikan kebijakan yang telah diambil pemerintah, terutama terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas.

“Untuk hari ini, kami menjembatani pemerintah pusat dan daerah untuk menjembatani kelompok disabilitas dengan pemda dan stakeholders terkait, agar semua dapat bersinergi sehingga dapat membangun ekosistem yang inklusif untuk kelompok rentan,” tuturnya.

Stafsus Presiden Angkie Yudistia menyelenggarakan DKT “UMKM Disabilitas Masa Depan Berbasis Ekonomi Kreatif dan Adaptif di Masa Pandemi COVID-19”, di Jogja National Museum, Yogyakarta, DIY, Sabtu (05/06/2021) siang. (Foto: Humas Setkab/Jay)

Angkie mengungkapkan, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah mengesahkan tujuh peraturan pemerintah (PP) dan dua peraturan presiden (perpres) sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

“Ini adalah sebagai bukti konkret bahwa Bapak Presiden pun peduli untuk teman-teman disabilitas agar terus dapat berkembang secara sustainable,” ujarnya.

Namun Angkie menekankan, hal ini bukan berarti para penyandang disabilitas dipandang sebagai charity tapi sebagai human right yang mendapatkan kesempatan secara inklusif. Ditambahkannya, pada tahun 2021 ini lanjut Presiden memberikan arahan agar semua kebijakan-kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan tepat sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh para penyandang disabilitas.

Lebih lanjut, Angkie menyampaikan penilaiannya bahwa para penyandang disabilitas pelaku UMKM yang hadir dalam DKT memiliki skills vokasi dan produksi yang luar biasa. Hal ini terlihat dari produk-produk yang telah ditampilkan. Namun, Angkie tidak memungkiri masih terdapat berbagai hal yang perlu ditingkatkan oleh para pelaku UMKM ini.

Pertama adalah perlunya peningkatan riset dan pengembangan (research and development). “Para pemilik UMKM harus melihat produknya kembali, apakah produk yang dibuat sudah disesuaikan dengan kebutuhan pasar atau memang hanya suka membuat produk tersebut,” ujarnya.

Kedua, perlunya peningkatan di sisi promosi. Menurut Angkie, para pemilik UMKM harus mempelajari promosi secara digital dan online. Ia juga menekankan perlunya ekosistem yang menaungi para pelaku UMKM. “Tidak mungkin bisa sendirian, pasti membutuhkan kolaborasi,” ujarnya.

Ketiga, Angkie juga menyoroti mengenai akses para pelaku UMKM terhadap permodalan. “(Masalah) permodalan, kita mencoba akses permodalan disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman,” tuturnya.

Terakhir, Stafsus Presiden ini juga menyoroti perlunya peningkatan literasi keuangan bagi pelaku UMKM. “Jika sudah mengajukan modal harus sudah memiliki strategi mengenai operasional, bahan baku, serta promosinya. Hal ini agar produk para pemilik UMKM bisa naik tingkat,” tandasnya.

Selain Angkie Yudistia, diskusi hari ini menghadirkan narasumber lain yaitu Ketua Yayasan Edukasi Anak Nusantara Kanjeng Pangeran Haryo Wironegoro, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta Srie Nurkyatsiwi, Presiden Direktur Jogja National Museum dan Mbloc Lance Mengong. (SLN/UN)

Staf Khusus (Stafsus) Presiden Angkie Yudistia menyelenggarakan Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) bertajuk “UMKM Disabilitas Masa Depan Berbasis Ekonomi Kreatif dan Adaptif di Masa Pandemi COVID-19”, di Jogja National Museum, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sabtu (05/06/2021) siang.

DKT atau atau Focus Group Discussion (FGD) ini merupakan bagian dari program pemerintah untuk merangkul para penyandang disabilitas, utamanya para pelaku UMKM yang terkena dampak dari pandemi COVID-19. Hadir dalam diskusi 25 orang penyandang disabilitas yang juga merupakan pelaku UMKM yang berasal dari berbagai daerah di DIY serta Klaten dan Magelang.

“Hari ini kita melakukan FGD, karena kita mau ekonomi bangkit melalui UMKM. Kita butuh banget masukan dari teman-teman penyandang disabilitas untuk dapat kita tampung dan disampaikan kepada pemerintah, baik pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat,” ujar Angkie.

Sebagai Stafsus Presiden, imbuh Angkie, dirinya bertugas untuk mendorong sinergi dalam mengimplementasikan kebijakan yang telah diambil pemerintah, terutama terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas.

“Untuk hari ini, kami menjembatani pemerintah pusat dan daerah untuk menjembatani kelompok disabilitas dengan pemda dan stakeholders terkait, agar semua dapat bersinergi sehingga dapat membangun ekosistem yang inklusif untuk kelompok rentan,” tuturnya.

Stafsus Presiden Angkie Yudistia menyelenggarakan DKT “UMKM Disabilitas Masa Depan Berbasis Ekonomi Kreatif dan Adaptif di Masa Pandemi COVID-19”, di Jogja National Museum, Yogyakarta, DIY, Sabtu (05/06/2021) siang. (Foto: Humas Setkab/Jay)

Angkie mengungkapkan, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah mengesahkan tujuh peraturan pemerintah (PP) dan dua peraturan presiden (perpres) sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

“Ini adalah sebagai bukti konkret bahwa Bapak Presiden pun peduli untuk teman-teman disabilitas agar terus dapat berkembang secara sustainable,” ujarnya.

Namun Angkie menekankan, hal ini bukan berarti para penyandang disabilitas dipandang sebagai charity tapi sebagai human right yang mendapatkan kesempatan secara inklusif. Ditambahkannya, pada tahun 2021 ini lanjut Presiden memberikan arahan agar semua kebijakan-kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan tepat sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh para penyandang disabilitas.

Lebih lanjut, Angkie menyampaikan penilaiannya bahwa para penyandang disabilitas pelaku UMKM yang hadir dalam DKT memiliki skills vokasi dan produksi yang luar biasa. Hal ini terlihat dari produk-produk yang telah ditampilkan. Namun, Angkie tidak memungkiri masih terdapat berbagai hal yang perlu ditingkatkan oleh para pelaku UMKM ini.

Pertama adalah perlunya peningkatan riset dan pengembangan (research and development). “Para pemilik UMKM harus melihat produknya kembali, apakah produk yang dibuat sudah disesuaikan dengan kebutuhan pasar atau memang hanya suka membuat produk tersebut,” ujarnya.

Kedua, perlunya peningkatan di sisi promosi. Menurut Angkie, para pemilik UMKM harus mempelajari promosi secara digital dan online. Ia juga menekankan perlunya ekosistem yang menaungi para pelaku UMKM. “Tidak mungkin bisa sendirian, pasti membutuhkan kolaborasi,” ujarnya.

Ketiga, Angkie juga menyoroti mengenai akses para pelaku UMKM terhadap permodalan. “(Masalah) permodalan, kita mencoba akses permodalan disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman,” tuturnya.

Terakhir, Stafsus Presiden ini juga menyoroti perlunya peningkatan literasi keuangan bagi pelaku UMKM. “Jika sudah mengajukan modal harus sudah memiliki strategi mengenai operasional, bahan baku, serta promosinya. Hal ini agar produk para pemilik UMKM bisa naik tingkat,” tandasnya.

Selain Angkie Yudistia, diskusi hari ini menghadirkan narasumber lain yaitu Ketua Yayasan Edukasi Anak Nusantara Kanjeng Pangeran Haryo Wironegoro, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta Srie Nurkyatsiwi, Presiden Direktur Jogja National Museum dan Mbloc Lance Mengong. (SLN/UN)