Presiden Jokowi saat menyampaikan Pidato pada The P4G Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030 Summit, Minggu (30/05/2021). (Foto: BPMI Setpres)
Ancaman perubahan iklim dan pandemi COVID-19 mengingatkan seluruh negara untuk lebih serius dalam mengembangkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berketahanan. Untuk itu, inisiatif P4G – Partnering for Green Growth and Global Goals 2030 tidak bisa dilakukan dengan biasa-biasa saja, melainkan harus dengan cara yang luar biasa.
Hal tersebut disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat berpidato secara virtual pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) P4G – Partnering for Green Growth and Global Goals 2030 yang digelar di Korea Selatan, Minggu (30/05/2021).
“Inisiatif P4G – Partnering for Green Growth and Global Goals 2030 tidak bisa dilakukan dengan business as usual. Kita harus melakukan dengan cara-cara yang luar biasa. Kemitraan antarpemangku kepentingan adalah kunci untuk memastikan aktivitas perekonomian, produksi, dan konsumsi dilakukan secara berkelanjutan,” ujarnya.
Presiden Jokowi memandang bahwa langkah-langkah fundamental untuk memastikan tercapainya pembangunan hijau di tataran global harus dilakukan. Pertama, mewujudkan enabling environment yang mendorong sinergi antara investasi dan penciptaan lapangan kerja dengan pembangunan hijau.
“Indonesia telah menerapkan perencanaan pembangunan rendah karbon yang menjadi bagian tak terpisahkan dari rencana pembangunan jangka menengah nasional. Indonesia juga telah meluncurkan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai wujud komitmen Indonesia agar kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat tidak merugikan lingkungan,” jelasnya.
Kedua, mendorong inovasi dalam memobilisasi sumber daya pendukung bagi implementasi pertumbuhan hijau. Menurut Kepala Negara, ketersediaan dukungan pendanaan dan transfer teknologi merupakan kunci sukses bagi pembangunan hijau, bagi netralitas karbon. Oleh karena itu, lanjutnya, Indonesia terbuka bagi investasi dan transfer teknologi.
“Indonesia tengah mengembangkan kawasan industri hijau terbesar di dunia, di Kalimantan Utara yang mempunyai potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan. Indonesia juga memiliki visi untuk membangun pasar karbon dan akan menjadi pemilik stok karbon terbesar di dunia,” imbuhnya.
Ketiga, Presiden RI memandang setiap negara perlu memperkuat kerja sama konkret yang bisa segera efektif dilaksanakan dan bisa berkelanjutan. Menurutnya, proteksionisme yang berkedok isu lingkungan harus dihindari. Parameter prolingkungan harus jelas, serta dijalankan secara jujur dan transparan.
“Kerja sama dan upaya bersama untuk menyelesaikan masalah bersama menjadi syarat fundamental bagi kesuksesan ekonomi hijau, apalagi di saat dunia dalam masa pemulihan pandemi sekarang ini. Dan saya tegaskan bahwa Indonesia berkomitmen tinggi untuk bersama-sama dunia mewujudkan kehidupan yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan berketahanan,” tandasnya. (BPMI SETPRES/UN)
Presiden Jokowi saat menyampaikan Pidato pada The P4G Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030 Summit, Minggu (30/05/2021). (Foto: BPMI Setpres)
Ancaman perubahan iklim dan pandemi COVID-19 mengingatkan seluruh negara untuk lebih serius dalam mengembangkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berketahanan. Untuk itu, inisiatif P4G – Partnering for Green Growth and Global Goals 2030 tidak bisa dilakukan dengan biasa-biasa saja, melainkan harus dengan cara yang luar biasa.
Hal tersebut disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat berpidato secara virtual pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) P4G – Partnering for Green Growth and Global Goals 2030 yang digelar di Korea Selatan, Minggu (30/05/2021).
“Inisiatif P4G – Partnering for Green Growth and Global Goals 2030 tidak bisa dilakukan dengan business as usual. Kita harus melakukan dengan cara-cara yang luar biasa. Kemitraan antarpemangku kepentingan adalah kunci untuk memastikan aktivitas perekonomian, produksi, dan konsumsi dilakukan secara berkelanjutan,” ujarnya.
Presiden Jokowi memandang bahwa langkah-langkah fundamental untuk memastikan tercapainya pembangunan hijau di tataran global harus dilakukan. Pertama, mewujudkan enabling environment yang mendorong sinergi antara investasi dan penciptaan lapangan kerja dengan pembangunan hijau.
“Indonesia telah menerapkan perencanaan pembangunan rendah karbon yang menjadi bagian tak terpisahkan dari rencana pembangunan jangka menengah nasional. Indonesia juga telah meluncurkan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai wujud komitmen Indonesia agar kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat tidak merugikan lingkungan,” jelasnya.
Kedua, mendorong inovasi dalam memobilisasi sumber daya pendukung bagi implementasi pertumbuhan hijau. Menurut Kepala Negara, ketersediaan dukungan pendanaan dan transfer teknologi merupakan kunci sukses bagi pembangunan hijau, bagi netralitas karbon. Oleh karena itu, lanjutnya, Indonesia terbuka bagi investasi dan transfer teknologi.
“Indonesia tengah mengembangkan kawasan industri hijau terbesar di dunia, di Kalimantan Utara yang mempunyai potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan. Indonesia juga memiliki visi untuk membangun pasar karbon dan akan menjadi pemilik stok karbon terbesar di dunia,” imbuhnya.
Ketiga, Presiden RI memandang setiap negara perlu memperkuat kerja sama konkret yang bisa segera efektif dilaksanakan dan bisa berkelanjutan. Menurutnya, proteksionisme yang berkedok isu lingkungan harus dihindari. Parameter prolingkungan harus jelas, serta dijalankan secara jujur dan transparan.
“Kerja sama dan upaya bersama untuk menyelesaikan masalah bersama menjadi syarat fundamental bagi kesuksesan ekonomi hijau, apalagi di saat dunia dalam masa pemulihan pandemi sekarang ini. Dan saya tegaskan bahwa Indonesia berkomitmen tinggi untuk bersama-sama dunia mewujudkan kehidupan yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan berketahanan,” tandasnya. (BPMI SETPRES/UN)
