Optimalkan PPKM Mikro, Satgas COVID-19: Terus Galang Kerja Sama Dalam Tekan Laju Pandemi

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Doni Monardo menilai kerja sama berbagai pihak di tingkat daerah dalam upaya untuk menekan laju pandemi COVID-19 melalui pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro) telah berjalan dengan baik dan perlu terus dipertahankan.

Hal tersebut disampaikannya dalam keterangan persnya usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Penanganan Pandemi COVID-19 yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Senin (24/05/2021), di Jakarta.

“Kami sudah melihat kerja sama di tingkat daerah, di kota, dan juga di kabupaten sudah sangat baik. Kerja sama ini perlu terus digalang, perlu selalu dikumandangkan. Gotong royong memberikan bantuan kepada warga yang terpapar COVID-19 adalah strategi kita yang paling murah dibandingkan kalau sudah tidak terkontrol, semakin parah, dan fasenya masuk kepada fase yang lebih berbahaya, yaitu fase berat dan kritis, bisa jadi tidak terselamatkan,” ujarnya.

Doni mengungkapkan, di dalam pertemuan Presiden Jokowi kembali menekankan pentingnya pelaksanaan PPKM Mikro untuk menekan laju pandemi. Pelaksanaan kebijakan ini perlu terus dioptimalkan. Posko COVID-19 yang berada hingga tingkat desa dan kelurahan diharapkan dapat menjabarkan dan menjalankan ketentuan PPKM Mikro.

“Posko diharapkan betul-betul bisa menjabarkan program-program yang telah disampaikan oleh pemerintah, baik itu yang berhubungan dengan karantina mandiri bagi mereka yang baru saja kembali dari bepergian, termasuk juga apabila ada lima rumah yang terdapat positif COVID-19, maka inisiatif untuk melakukan micro lockdown skala RT betul-betul dilaksanakan,” ujarnya.

Doni juga menilai pengendalian mobilitas pascamudik, salah satunya yaitu mandatory check COVID-19 yang dilaksanakan di Pelabuhan Bakauheni, Lampung berjalan cukup memuaskan.

“Satgas Khusus untuk mandatory check di bawah pimpinan Kapolda Lampung dan Komandan Korem Garuda Hitam yang telah bekerja sama dengan semua komponen yang ada, sehingga kita lihat hasilnya cukup memuaskan. Dinas Kesehatan, Dinas DLLAJR, Dinas Perhubungan, ASDP Pelabuhan, semuanya telah bekerja keras, dan juga kepatuhan masyarakat untuk mau mengikuti program pemeriksaan, mulai dari antigen swab sampai dengan pelaksanaan PCR swab,” ujarnya.

Dari hasil PCR test, ungkap Doni, ditemukan sebanyak 532 orang pelaku perjalanan yang positif COVID-19. Pelaku perjalanan ini kemudian dirawat di sejumlah tempat di Lampung, baik di rumah sakit maupun tempat-tempat yang telah disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

“Sebagian besar dari pelaku perjalanan ini adalah yang akan kembali ke Jabodetabek. Jadi bisa dibayangkan kalau seandainya Gubernur Lampung, Kapolda, Danrem, dan seluruh instansi, baik instansi pemerintah pusat serta daerah di wilayah Lampung, kurang begitu maksimal dalam pemeriksaan akan banyak sekali yang lolos ke wilayah Jabodetabek, sehingga dapat menulari keluarganya dan para kerabat, serta para rekan-rekan di tempat kerja,” tuturnya.

Dalam keterangan persnya, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 juga menyoroti tingkat keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Ratio (BOR) nasional dari 29,40 persen pada 18 Mei menjadi 30,66 persen pada 23 Mei. BOR Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet juga mengalami peningkatan dari 15,02 persen (18 Mei) menjadi 21,77 persen (24 Mei 2021). Kasus aktif nasional juga mengalami sedikit peningkatan begitu juga dengan tingkat kematian. Sementara angka kesembuhan mengalami sedikit penurunan. Meskipun relatif kecil, kasus aktif dan tingkat kematian juga mengalami tren peningkatan, sementara angka kesembuhan menunjukkan tren penurunan.

“Walaupun secara menyeluruh tren kenaikannya ini relatif kecil dibandingkan tahun yang lalu, kami dari Satgas di bawah arahan Bapak Menko dan juga petunjuk Bapak Presiden untuk kita tidak boleh lengah, untuk kita tetap waspada, untuk kita selalu menaati protokol kesehatan, kepatuhan terhadap protokol kesehatan, jangan kendur. Tidak boleh longgar dan setiap hari harus diingatkan, bahkan setiap jam, setiap menit, harus ada kelompok-kelompok masyarakat yang saling mengingatkan,” tandasnya. (TGH/UN)

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Doni Monardo menilai kerja sama berbagai pihak di tingkat daerah dalam upaya untuk menekan laju pandemi COVID-19 melalui pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro) telah berjalan dengan baik dan perlu terus dipertahankan.

Hal tersebut disampaikannya dalam keterangan persnya usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Penanganan Pandemi COVID-19 yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Senin (24/05/2021), di Jakarta.

“Kami sudah melihat kerja sama di tingkat daerah, di kota, dan juga di kabupaten sudah sangat baik. Kerja sama ini perlu terus digalang, perlu selalu dikumandangkan. Gotong royong memberikan bantuan kepada warga yang terpapar COVID-19 adalah strategi kita yang paling murah dibandingkan kalau sudah tidak terkontrol, semakin parah, dan fasenya masuk kepada fase yang lebih berbahaya, yaitu fase berat dan kritis, bisa jadi tidak terselamatkan,” ujarnya.

Doni mengungkapkan, di dalam pertemuan Presiden Jokowi kembali menekankan pentingnya pelaksanaan PPKM Mikro untuk menekan laju pandemi. Pelaksanaan kebijakan ini perlu terus dioptimalkan. Posko COVID-19 yang berada hingga tingkat desa dan kelurahan diharapkan dapat menjabarkan dan menjalankan ketentuan PPKM Mikro.

“Posko diharapkan betul-betul bisa menjabarkan program-program yang telah disampaikan oleh pemerintah, baik itu yang berhubungan dengan karantina mandiri bagi mereka yang baru saja kembali dari bepergian, termasuk juga apabila ada lima rumah yang terdapat positif COVID-19, maka inisiatif untuk melakukan micro lockdown skala RT betul-betul dilaksanakan,” ujarnya.

Doni juga menilai pengendalian mobilitas pascamudik, salah satunya yaitu mandatory check COVID-19 yang dilaksanakan di Pelabuhan Bakauheni, Lampung berjalan cukup memuaskan.

“Satgas Khusus untuk mandatory check di bawah pimpinan Kapolda Lampung dan Komandan Korem Garuda Hitam yang telah bekerja sama dengan semua komponen yang ada, sehingga kita lihat hasilnya cukup memuaskan. Dinas Kesehatan, Dinas DLLAJR, Dinas Perhubungan, ASDP Pelabuhan, semuanya telah bekerja keras, dan juga kepatuhan masyarakat untuk mau mengikuti program pemeriksaan, mulai dari antigen swab sampai dengan pelaksanaan PCR swab,” ujarnya.

Dari hasil PCR test, ungkap Doni, ditemukan sebanyak 532 orang pelaku perjalanan yang positif COVID-19. Pelaku perjalanan ini kemudian dirawat di sejumlah tempat di Lampung, baik di rumah sakit maupun tempat-tempat yang telah disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

“Sebagian besar dari pelaku perjalanan ini adalah yang akan kembali ke Jabodetabek. Jadi bisa dibayangkan kalau seandainya Gubernur Lampung, Kapolda, Danrem, dan seluruh instansi, baik instansi pemerintah pusat serta daerah di wilayah Lampung, kurang begitu maksimal dalam pemeriksaan akan banyak sekali yang lolos ke wilayah Jabodetabek, sehingga dapat menulari keluarganya dan para kerabat, serta para rekan-rekan di tempat kerja,” tuturnya.

Dalam keterangan persnya, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 juga menyoroti tingkat keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Ratio (BOR) nasional dari 29,40 persen pada 18 Mei menjadi 30,66 persen pada 23 Mei. BOR Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet juga mengalami peningkatan dari 15,02 persen (18 Mei) menjadi 21,77 persen (24 Mei 2021). Kasus aktif nasional juga mengalami sedikit peningkatan begitu juga dengan tingkat kematian. Sementara angka kesembuhan mengalami sedikit penurunan. Meskipun relatif kecil, kasus aktif dan tingkat kematian juga mengalami tren peningkatan, sementara angka kesembuhan menunjukkan tren penurunan.

“Walaupun secara menyeluruh tren kenaikannya ini relatif kecil dibandingkan tahun yang lalu, kami dari Satgas di bawah arahan Bapak Menko dan juga petunjuk Bapak Presiden untuk kita tidak boleh lengah, untuk kita tetap waspada, untuk kita selalu menaati protokol kesehatan, kepatuhan terhadap protokol kesehatan, jangan kendur. Tidak boleh longgar dan setiap hari harus diingatkan, bahkan setiap jam, setiap menit, harus ada kelompok-kelompok masyarakat yang saling mengingatkan,” tandasnya. (TGH/UN)