Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi bersama dengan Menteri Kesehatan Ethiopia Lia Tadesse dan Menteri Pembangunan Internasional Kanada Karina Gould memimpin pertemuan COVAX Advance Market Commitment-Engagement Group (COVAX-AMC EG) Meeting ke-4, yang dilaksanakan secara virtual, Senin (17/05/2021)
Pertemuan COVAX AMC-EG kali ini membahas berbagai isu penting, antara lain perkembangan terkini terkait suplai dan distribusi vaksin, pendanaan dan peluang investasi, dukungan distribusi vaksin, upaya membangun kepercayaan publik terhadap vaksin, dan strategi COVAX Facility tahun 2022.
Dalam pembahasan terlihat bahwa meskipun masih terdapat tantangan baik dari penyebaran virus maupun ketersediaan suplai vaksin, namun komitmen global telah memberikan harapan besar terhadap upaya bersama atasi pandemi ini.
Isu pertama yang dibahas adalah mengenai suplai dan distribusi vaksin. Dalam pertemuan dibahas mengenai keterlambatan pasokan vaksin untuk vaksin COVAX Facility. Vaksin AstraZeneca yang diproduksi oleh SII (India) terkirim sekitar 18 persen, dan produksi vaksin AZ oleh SK Bio (Korea Selatan) terkirim 50 persen dari komitmen awal.
Situasi ini diharapkan akan membaik pada akhir tahun dengan bertambahnya komitmen dari beberapa produsen vaksin lain dan dengan bertambahnya vaksin yang memperoleh Izin Penggunaan di Masa Darurat (EUL) dari WHO.
“Upaya melipatgandakan kapasitas produksi vaksin termasuk dengan menghapuskan (waive) hak paten vaksin sangat krusial dalam upaya melawan pandemi”, tegas Menlu RI.
Hingga saat ini COVAX Facility telah memegang komitmen suplai untuk 1,7 miliar dosis vaksin, dari total kebutuhan 2 miliar dosis untuk didistribusikan di tahun 2021.
Sejauh ini, 67,3 juta dosis telah dikirim oleh COVAX Facility ke 124 negara. Dari keseluruhan jumlah negara yang dijadwalkan menerima vaksin hingga Juni 2021, 85% diantaranya telah menerima pengiriman pertama.
Isu kedua yang dibahas adalah mengenai distribusi vaksin. Terkait isu ini, Retno menekankan bahwa di tengah mengganasnya pandemi COVID-19, ketidaksetaraan distribusi vaksin di tingkat global masih besar. Hanya 0,3 persen dari suplai vaksin yang tersedia saat ini dikirimkan ke negara berpenghasilan rendah.
“Diperlukan langkah segera untuk dapat memastikan akses setara kepada vaksin, karena tidak ada negara yang dapat sepenuhnya bebas dari COVID-19, selama masih ada negara lain yang terjangkit”, tuturnya.
Terkait distribusi juga dibahas mengenai opsi cost-sharing vaksin melalui COVAX Facility, di mana negara berpenghasilan rendah-menengah yang berada dalam AMC dapat membeli tambahan dosis vaksin, di luar alokasi vaksin gratis yang dijanjikan untuk 20 persen penduduk negara-negara AMC.
Isu ketiga adalah terkait pendanaan. Dari total 8,3 miliar Dolar AS yang dibutuhkan, saat ini telah terkumpul 6,6 miliar Dolar AS. Ini merupakan perkembangan positif dan diharapkan sisanya akan segera dapat terpenuhi di waktu ke depan khususnya saat Pertemuan AMC Summit yang akan diselenggarakan bersama Gavi dan Pemerintah Jepang pada Juni 2021 mendatang. AMC Summit ini memiliki arti strategis dalam rangka mengumpulkan dukungan dan kontribusi untuk menutup kekurangan pendanaan sekitar 2 miliar Dolar AS dan juga memobilisasi dukungan pemimpin dunia terhadap kerja COVAX Facility.
Isu selanjut adalah mengenai upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap vaksin. Dalam pertemuan digarisbawahi pentingnya partisipasi aktif tidak hanya pemerintah di seluruh tingkatan tapi juga dukungan berbagai lapisan masyarakat. Data yang berkualitas dan strategi komunikasi yang baik diyakini akan menjadi elemen kunci untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, terutama dengan adanya tantangan yang ditimbulkan oleh misinformasi.
Sebagai informasi, COVAX Facility adalah inisiatif kolaborasi global terkait vaksin COVID-19 yang terbesar saat ini untuk mendistribusikan vaksin secara gratis. Misinya adalah memastikan distribusi yang setara terhadap vaksin yang aman, berkualitas, dan terjangkau untuk semua. Lewat skema ini, Indonesia telah mendapatkan sekitar 6,4 juta dosis vaksin jadi AstraZeneca dan akan terus bertambah. (HUMAS KEMENLU/UN)
Kunjungi laman resmi Kementerian Luar Negeri melalui tautan ini.