Tekan Kasus COVID-19 Pasca Libur Lebaran, Pemerintah Perkuat Pelaksanaan PPKM Mikro

Guna mencegah melonjaknya penyebaran COVID-19 pasca libur Lebaran tahun 2021, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajarannya untuk memperkuat penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro).

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Penanganan Pandemi COVID-19, Senin (17/05/2021), di Jakarta.

“Tadi arahan Bapak Presiden untuk memperkuat PPKM Mikro baik di tempat mereka berangkat maupun di tempat tujuan,” ujar Ketua KPCPEN didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Doni Monardo.

Disampaikan Airlangga, meskipun telah diterapkan kebijakan peniadaan mudik, masih terdapat sekitar 1,5 juta orang yang keluar dari Jakarta, dengan tujuan ke Sumatra sekitar 440 ribu pemudik dan sekitar 1,023 juta dengan tujuan ke berbagai daerah di Jawa.

Pada libur Lebaran ini, imbuh Airlangga, juga terjadi peningkatan mobilitas terutama di wilayah aglomerasi. “Beberapa yang mobilitasnya tinggi yaitu di Maluku Utara, Sulawesi Barat, Maluku Utara hampir 100 persen, Sulawesi Barat 74 persen, dan Gorontalo 72 persen. Yang mobilitas masih rendah, antara lain tentunya di wilayah Bali,” imbuhnya.

Selain itu, juga terjadi peningkatan pengunjung di tempat wisata, bahkan sejumlah objek di Zona Oranye masih beroperasi.

“Ini yang kemarin diarahkan kepada pemerintah daerah untuk menutup lokasi-lokasi yang di daerah Oranye. Terjadi kenaikan signifikan di wilayah Oranye di beberapa kota seminggu sebelum Lebaran dan 4 hari di weekend pada saat Lebaran yang kenaikannya 38-100 persen, terutama di Jakarta, kemudian juga di Subang dan Pangandaran,” ujar Ketua KPCPEN.

Lebih lanjut Airlangga memaparkan mengenai perkembangan kasus COVID-19 nasional yang relatif masih terkendali. Hingga 16 Mei, kasus aktif nasional adalah 5,2 persen, lebih rendah dari global yang 11,09 persen. Tingkat kesembuhan 92,0 persen, juga lebih rendah dari global yang 86,83 persen. Namun tingkat kematian berada di angka 2,8 persen, sedikit lebih tinggi dari global yang 2,07 persen.

“Kasus aktif nasional mengalami penurunan sebesar 48,6 persen, dari puncak kasus (5 Februari yang lalu) dan kasus aktif adalah minus 7.595 dalam  satu minggu terakhir, sehingga kasus aktif berada dalam kisaran 90.800,” paparnya.

Meskipun secara nasional kasus aktif COVID-19 masih relatif terkendali, namun terjadi peningkatan kasus aktif di 15 provinsi, yaitu Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Maluku, Banten, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo.

“Kalau kita lihat dibandingkan minggu pertama April, kasus mingguan di Pulau Sumatra ada tren meningkat dan juga tentu kita memonitor mobilitas penduduk pasca libur Lebaran dari Sumatra ke Jawa.” ujarnya.

Kenaikan tren kasus aktif di sejumlah provinsi di Sumatra, imbuh Ketua KPCPEN, juga mengakibatkan tingkat keterisian tempat tidur (bed occupancy rate) ruang isolasi dan intensive care unit (ICU) lebih tinggi dari rata-rata nasional yang 29 persen. BOR di Sumatra Utara adalah 57 persen, Riau (52 persen),  Kepulauan Riau (49 persen), Sumatra Barat (49 persen), Sumatra Selatan (47 persen), Bangka Belitung 45 (persen), Jambi (43 persen), Lampung 38 (persen), dan Aceh (34 persen).

Menutup keterangan persnya, Ketua KPCPEN menegaskan, pemerintah terus memantau peningkatan mobilitas masyarakat dan penanganannya untuk menekan angka penyebaran COVID-19, khususnya selepas masa libur Lebaran ini.

“Inilah yang tentunya dalam dua minggu ke depan kita monitor dan mudah-mudahan tidak menimbulkan kenaikan kasus,” ujarnya.

Untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 dengan meningkatkan mobilitas arus balik, tutur Airlangga, pemerintah memberlakukan random check COVID-19 di sejumlah titik yang menuju ke Jakarta.

“Khusus untuk yang dari Sumatra dilakukan mandatory check [COVID-19] di Pelabuhan Bakauheni dan juga di tempat mereka berangkat. Tentunya kita berharap bahwa mereka yang masuk ke Jawa terutama dari wilayah yang naik [kasusnya] itu sudah aman dari COVID-19,”  tandasnya. (FID/UN)

Guna mencegah melonjaknya penyebaran COVID-19 pasca libur Lebaran tahun 2021, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajarannya untuk memperkuat penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro).

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Penanganan Pandemi COVID-19, Senin (17/05/2021), di Jakarta.

“Tadi arahan Bapak Presiden untuk memperkuat PPKM Mikro baik di tempat mereka berangkat maupun di tempat tujuan,” ujar Ketua KPCPEN didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Doni Monardo.

Disampaikan Airlangga, meskipun telah diterapkan kebijakan peniadaan mudik, masih terdapat sekitar 1,5 juta orang yang keluar dari Jakarta, dengan tujuan ke Sumatra sekitar 440 ribu pemudik dan sekitar 1,023 juta dengan tujuan ke berbagai daerah di Jawa.

Pada libur Lebaran ini, imbuh Airlangga, juga terjadi peningkatan mobilitas terutama di wilayah aglomerasi. “Beberapa yang mobilitasnya tinggi yaitu di Maluku Utara, Sulawesi Barat, Maluku Utara hampir 100 persen, Sulawesi Barat 74 persen, dan Gorontalo 72 persen. Yang mobilitas masih rendah, antara lain tentunya di wilayah Bali,” imbuhnya.

Selain itu, juga terjadi peningkatan pengunjung di tempat wisata, bahkan sejumlah objek di Zona Oranye masih beroperasi.

“Ini yang kemarin diarahkan kepada pemerintah daerah untuk menutup lokasi-lokasi yang di daerah Oranye. Terjadi kenaikan signifikan di wilayah Oranye di beberapa kota seminggu sebelum Lebaran dan 4 hari di weekend pada saat Lebaran yang kenaikannya 38-100 persen, terutama di Jakarta, kemudian juga di Subang dan Pangandaran,” ujar Ketua KPCPEN.

Lebih lanjut Airlangga memaparkan mengenai perkembangan kasus COVID-19 nasional yang relatif masih terkendali. Hingga 16 Mei, kasus aktif nasional adalah 5,2 persen, lebih rendah dari global yang 11,09 persen. Tingkat kesembuhan 92,0 persen, juga lebih rendah dari global yang 86,83 persen. Namun tingkat kematian berada di angka 2,8 persen, sedikit lebih tinggi dari global yang 2,07 persen.

“Kasus aktif nasional mengalami penurunan sebesar 48,6 persen, dari puncak kasus (5 Februari yang lalu) dan kasus aktif adalah minus 7.595 dalam  satu minggu terakhir, sehingga kasus aktif berada dalam kisaran 90.800,” paparnya.

Meskipun secara nasional kasus aktif COVID-19 masih relatif terkendali, namun terjadi peningkatan kasus aktif di 15 provinsi, yaitu Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Maluku, Banten, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo.

“Kalau kita lihat dibandingkan minggu pertama April, kasus mingguan di Pulau Sumatra ada tren meningkat dan juga tentu kita memonitor mobilitas penduduk pasca libur Lebaran dari Sumatra ke Jawa.” ujarnya.

Kenaikan tren kasus aktif di sejumlah provinsi di Sumatra, imbuh Ketua KPCPEN, juga mengakibatkan tingkat keterisian tempat tidur (bed occupancy rate) ruang isolasi dan intensive care unit (ICU) lebih tinggi dari rata-rata nasional yang 29 persen. BOR di Sumatra Utara adalah 57 persen, Riau (52 persen),  Kepulauan Riau (49 persen), Sumatra Barat (49 persen), Sumatra Selatan (47 persen), Bangka Belitung 45 (persen), Jambi (43 persen), Lampung 38 (persen), dan Aceh (34 persen).

Menutup keterangan persnya, Ketua KPCPEN menegaskan, pemerintah terus memantau peningkatan mobilitas masyarakat dan penanganannya untuk menekan angka penyebaran COVID-19, khususnya selepas masa libur Lebaran ini.

“Inilah yang tentunya dalam dua minggu ke depan kita monitor dan mudah-mudahan tidak menimbulkan kenaikan kasus,” ujarnya.

Untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 dengan meningkatkan mobilitas arus balik, tutur Airlangga, pemerintah memberlakukan random check COVID-19 di sejumlah titik yang menuju ke Jakarta.

“Khusus untuk yang dari Sumatra dilakukan mandatory check [COVID-19] di Pelabuhan Bakauheni dan juga di tempat mereka berangkat. Tentunya kita berharap bahwa mereka yang masuk ke Jawa terutama dari wilayah yang naik [kasusnya] itu sudah aman dari COVID-19,”  tandasnya. (FID/UN)