Ketua Satgas COVID-19 Doni Monardo saat memberi keterangan pers usai Ratas mengenai penanganan pandemi COVID-19, di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/04/2021). (Foto: Humas Setkab/Rahmat)
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo menyampaikan beberapa catatan terkait hasil Rapat Terbatas (Ratas) mengenai penanganan pandemi COVID-19, di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/04/2021).
Pertama, Doni menyampaikan bahwa Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada seluruh daerah yang telah menjalankan protokol kesehatan dengan baik, sehingga situasi COVID-19 saat ini cukup tenang dibandingkan pada periode Desember, Januari, dan Februari lalu.
“Bapak Presiden memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada seluruh daerah yang telah menjalankan protokol kesehatannya dengan baik, sehingga saat ini kita bisa menikmati suasana yang cukup tenang dibandingkan pada periode bulan Desember, Januari, dan Februari yang lalu,” ucap Doni.
Ketua Satgas pun mengajak masyarakat untuk bisa mempertahankan kondisi sekarang. Doni menjelaskan, kasus aktif secara nasional berada pada posisi 6,12 persen dan angka kesembuhan berada pada posisi 91,16 persen.
“Dan tadi sudah diingatkan berulang kali oleh Bapak Menkes, mari kita jaga momentum keberhasilan yang telah kita raih. Dan ini bukan pekerjaan 1-2 institusi, tetapi ini adalah pekerjaan besar bangsa kita,” tambahnya.
Untuk itu, ia meminta seluruh pihak tetap menjaga dan memperhatikan protokol kesehatan karena angka kematian nasional Indonesia masih berada di atas angka kematian global.
Kedua, catatan untuk beberapa daerah dalam laporan ada kecenderungan kasusnya meningkat.
“Mohon para pimpinan di daerah didukung oleh TNI-Polri untuk betul-betul melakukan evaluasi,” ujar Kepala BNPB.
Doni melanjutkan, langkah ini termasuk menghadirkan aparat satgas terutama dari unsur TNI, Polri, dan Satpol PP di semua titik yang dapat menimbulkan kerumunan dan mengingatkan warga untuk mematuhi protokol kesehatan.
“Bapak Panglima TNI dan Kapolri akan mendukung penuh program di daerah. Oleh karenanya diharapkan juga para Pangdam, para Kapolda sampai dengan tingkat Babinkamtibmas dan juga Babinsa bisa mengajak masyarakat untuk patuh pada protokol kesehatan,” jelasnya.
Ketiga, menyangkut masalah mudik. Doni menyampaikan bahwa Presiden Jokowi mengatakan narasi mudik hendaknya mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat dan ini belum ada perubahan.
Selain itu, sambungnya, aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan betul-betul dilakukan sesuai dengan aturan yang ada, yaitu patuh kepada protokol kesehatan.
Berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan, sejauh ini tinggal 7 persen warga yang tetap akan mudik dari posisi semula adalah 33 persen apabila mudik tidak dilarang. Setelah pengumuman mudik dilarang, angkanya turun menjadi 11 persen. Lalu, turun menjadi 7 persen setelah ada pengumuman dari Presiden Jokowi.
“Tugas kita adalah menurunkan angka yang 7 persen ini menjadi lebih rendah lagi, sehingga mobilitas bisa kita batasi, bisa kita kurangi dan juga tentunya ini akan bisa mengurangi penularan COVID-19 di berbagai daerah,” tutup Doni. (FID/AIT/TAR)
Ketua Satgas COVID-19 Doni Monardo saat memberi keterangan pers usai Ratas mengenai penanganan pandemi COVID-19, di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/04/2021). (Foto: Humas Setkab/Rahmat)
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo menyampaikan beberapa catatan terkait hasil Rapat Terbatas (Ratas) mengenai penanganan pandemi COVID-19, di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/04/2021).
Pertama, Doni menyampaikan bahwa Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada seluruh daerah yang telah menjalankan protokol kesehatan dengan baik, sehingga situasi COVID-19 saat ini cukup tenang dibandingkan pada periode Desember, Januari, dan Februari lalu.
“Bapak Presiden memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada seluruh daerah yang telah menjalankan protokol kesehatannya dengan baik, sehingga saat ini kita bisa menikmati suasana yang cukup tenang dibandingkan pada periode bulan Desember, Januari, dan Februari yang lalu,” ucap Doni.
Ketua Satgas pun mengajak masyarakat untuk bisa mempertahankan kondisi sekarang. Doni menjelaskan, kasus aktif secara nasional berada pada posisi 6,12 persen dan angka kesembuhan berada pada posisi 91,16 persen.
“Dan tadi sudah diingatkan berulang kali oleh Bapak Menkes, mari kita jaga momentum keberhasilan yang telah kita raih. Dan ini bukan pekerjaan 1-2 institusi, tetapi ini adalah pekerjaan besar bangsa kita,” tambahnya.
Untuk itu, ia meminta seluruh pihak tetap menjaga dan memperhatikan protokol kesehatan karena angka kematian nasional Indonesia masih berada di atas angka kematian global.
Kedua, catatan untuk beberapa daerah dalam laporan ada kecenderungan kasusnya meningkat.
“Mohon para pimpinan di daerah didukung oleh TNI-Polri untuk betul-betul melakukan evaluasi,” ujar Kepala BNPB.
Doni melanjutkan, langkah ini termasuk menghadirkan aparat satgas terutama dari unsur TNI, Polri, dan Satpol PP di semua titik yang dapat menimbulkan kerumunan dan mengingatkan warga untuk mematuhi protokol kesehatan.
“Bapak Panglima TNI dan Kapolri akan mendukung penuh program di daerah. Oleh karenanya diharapkan juga para Pangdam, para Kapolda sampai dengan tingkat Babinkamtibmas dan juga Babinsa bisa mengajak masyarakat untuk patuh pada protokol kesehatan,” jelasnya.
Ketiga, menyangkut masalah mudik. Doni menyampaikan bahwa Presiden Jokowi mengatakan narasi mudik hendaknya mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat dan ini belum ada perubahan.
Selain itu, sambungnya, aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan betul-betul dilakukan sesuai dengan aturan yang ada, yaitu patuh kepada protokol kesehatan.
Berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan, sejauh ini tinggal 7 persen warga yang tetap akan mudik dari posisi semula adalah 33 persen apabila mudik tidak dilarang. Setelah pengumuman mudik dilarang, angkanya turun menjadi 11 persen. Lalu, turun menjadi 7 persen setelah ada pengumuman dari Presiden Jokowi.
“Tugas kita adalah menurunkan angka yang 7 persen ini menjadi lebih rendah lagi, sehingga mobilitas bisa kita batasi, bisa kita kurangi dan juga tentunya ini akan bisa mengurangi penularan COVID-19 di berbagai daerah,” tutup Doni. (FID/AIT/TAR)
