SERANG-Jabatan strategis di Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten, kosong. Ini setelah 20 pejabat mundur berjamaah, karena salah satu kepala bidang (kabid) ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi masker oleh Kejati Banten. Pemprov Banten lantas membuka lelang jabatan untuk mengisi kekosongan itu. Dari 133 pendaftar yang dinyatakan lolos administrasi, 10 diantaranya pejabat dari Tangerang, yakni Kota Tangerang, Kota Tangsel dan Kabupaten Tangerang.
Pemprov Banten mencoret 133 dari 312 orang ASN yang mengikuti seleksi untuk mengisi kekosongan di 20 jabatan eselon III dan IV di Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten. Mereka yang lolos memiliki latar belakang beragam, mulai dari ASN internal pemprov dan pusat, lembaga dan pengawas. Mereka yang lolos berasal dari institusi beragam. Rinciannya, ASN Pemprov Banten 68 orang, Pemkot Serang 19 orang, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI 1 orang. Selanjutnya, Pemkab Pandeglang 3 orang, Pemkab Tangerang 1 orang, Pemkab Lebak 8 orang, dan KPU Banten 1 orang.
Lalu, ASN Pemkab Serang 12 orang, Pemkot Cilegon 9 orang, Pemkot Tangerang 6. Pemkot Tangsel 3, Kementerian Kelautan dan Perikanan 1 orang dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 1 orang. Hal tersebut terungkap dalam surat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten nomor 800/2241-BKD/2021. Surat itu perihal pengumuman hasil seleksi administrasi calon pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Dinkes Banten, tertanggal 8 Juni 2021.
Seperti diketahui, pekan lalu 20 pejabat Dinkes Banten, mulai dari sekretaris dinas (sekdis), kepala bidang (kabid), kepala sub bagian (Kasubag) hingga kepala seksi (kasi) mundur berjamaah. Ini buntut dari ditetapkannya salah satu kabid sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan masker di Dinkes Banten. Salah satu kabid tersebut kini ditahan Kejati Banten. Gubernur Banten Wahidin Halim mengambil langkah tegas dengan menonjobkan 20 pejabat tersebut. Gubernur lantas membuka lowongan untuk mengisi jabatan yang ditinggal 20 pejabat tersebut.
Sepekan pendaftaran dibuka, langsung dibanjiri ratusan pejabat. Setelah melewati tahap seleksi administrasi, dari 312 pendaftar, 133 yang lolos. Dalam BKD surat tersebut, mereka yang lolos seleksi administrasi berhak mengikuti tahapan selanjutnya yaitu penilaian potensi dan kemampuan manajerial. Seleksi akan digelar di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Banten, Karangtanjung, Kabupaten Pandeglang, Rabu (9/6).
Kepala BKD Provinsi Banten Komarudin membenarkan, sebanyak 133 dari total pendaftar 312 orang dinyatakan lolos seleksi administrasi lelang jabatan 20 jabatan setara eselon III dan IV di Dinkes Banten.
“Bisa dilihat di web BKD. Hari ini (kemarin) diumumkan nama-nama pendaftar yang masuk tahapan seleksi berikutnya,” ujarnya melalui aplikasi WhatsApp Messenger, Selasa (8/6).
Mantan Penjabat (Pj) Bupati Tangerang itu menuturkan, bagi yang namanya tercantum dalam pengumuman maka mereka berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya. “Seleksi berikutnya tes kompetensi manajerial, asesmen, besok (hari ini),” katanya.
Komarudin menargetkan, seluruh proses atau tahapan seleksi 20 jabatan setara eselon III dan IV di lingkungan Dinkes Banten itu sudah bisa selesai pekan ini. Dengan demikian, pelantikan diharapkan juga sudah bisa digelar pada pekan ini. “Harapannya minggu ini sudah selesai,” ungkapnya.
Ia juga berpesan kepada para pendaftar agar tidak mempercayai jika ada pihak-pihak yang menawarkan atau menjanjikan bisa membantu dalam proses seleksi. “BKD tidak memungut biaya kepada pendaftar dan tidak menanggung biaya yang telah dikeluarkan oleh pendaftar. BKD juga tidak melayani surat menyurat dan korespondensi lainnya,” tegasnya.
Pantauan Banten Raya (grup Tangerang Ekspres), terkait pemberhentian massal 20 pejabat Dinkes dan juga proses pengisiannya, Komarudin juga telah melakukan konsultasi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten.
Ditemui usai kunjungannya, ia tak membantah kedatangannya ke Kejati adalah untuk berkonsultasi terkait pengisian 20 jabatan di Dinkes Banten. “Saya berkoordinasi dari sisi kepegawaian. Tindak lanjut yang kosong, mundur dan sebagainya. (Konsultasi juga dilakukan ke) BKN (Badan Kepegawaian Negara),” ungkap mantan Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Tangerang ini.
Dalam beberapa kesempatan, Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengatakan, mereka yang menjabat sebagai pejabat eselon di Pemprov Banten akan diberi tunjangan kinerja (tukin) yang dinilainya cukup besar. Tukin untuk pejabat eselon IV sekitar Rp19 juta per bulan, sementara untuk eselon III senilai Rp30 juta per bulan. “Eselon IIB Rp40 juta, jadi cukup harusnya diimbangi dengan kinerja. Silakan yang berminat sesuai dengan bidang-bidang yang ada disitu saya berikan kesempatan,” tuturnya.
Diberitakan sebelumnya, Pemprov Banten resmi menutup pendaftaran lowongan 20 jabatan setara eselon III dan IV di Dinkes Provinsi Banten pada Minggu (6/6). Penutupan dilakukan lebih awal dari jadwal sebelumnya di Senin (7/6) lantaran membeludaknya pendaftar yang masuk hingga 312 orang. (brp)
SERANG-Jabatan strategis di Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten, kosong. Ini setelah 20 pejabat mundur berjamaah, karena salah satu kepala bidang (kabid) ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi masker oleh Kejati Banten. Pemprov Banten lantas membuka lelang jabatan untuk mengisi kekosongan itu. Dari 133 pendaftar yang dinyatakan lolos administrasi, 10 diantaranya pejabat dari Tangerang, yakni Kota Tangerang, Kota Tangsel dan Kabupaten Tangerang.
Pemprov Banten mencoret 133 dari 312 orang ASN yang mengikuti seleksi untuk mengisi kekosongan di 20 jabatan eselon III dan IV di Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten. Mereka yang lolos memiliki latar belakang beragam, mulai dari ASN internal pemprov dan pusat, lembaga dan pengawas. Mereka yang lolos berasal dari institusi beragam. Rinciannya, ASN Pemprov Banten 68 orang, Pemkot Serang 19 orang, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI 1 orang. Selanjutnya, Pemkab Pandeglang 3 orang, Pemkab Tangerang 1 orang, Pemkab Lebak 8 orang, dan KPU Banten 1 orang.
Lalu, ASN Pemkab Serang 12 orang, Pemkot Cilegon 9 orang, Pemkot Tangerang 6. Pemkot Tangsel 3, Kementerian Kelautan dan Perikanan 1 orang dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 1 orang. Hal tersebut terungkap dalam surat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten nomor 800/2241-BKD/2021. Surat itu perihal pengumuman hasil seleksi administrasi calon pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Dinkes Banten, tertanggal 8 Juni 2021.
Seperti diketahui, pekan lalu 20 pejabat Dinkes Banten, mulai dari sekretaris dinas (sekdis), kepala bidang (kabid), kepala sub bagian (Kasubag) hingga kepala seksi (kasi) mundur berjamaah. Ini buntut dari ditetapkannya salah satu kabid sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan masker di Dinkes Banten. Salah satu kabid tersebut kini ditahan Kejati Banten. Gubernur Banten Wahidin Halim mengambil langkah tegas dengan menonjobkan 20 pejabat tersebut. Gubernur lantas membuka lowongan untuk mengisi jabatan yang ditinggal 20 pejabat tersebut.
Sepekan pendaftaran dibuka, langsung dibanjiri ratusan pejabat. Setelah melewati tahap seleksi administrasi, dari 312 pendaftar, 133 yang lolos. Dalam BKD surat tersebut, mereka yang lolos seleksi administrasi berhak mengikuti tahapan selanjutnya yaitu penilaian potensi dan kemampuan manajerial. Seleksi akan digelar di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Banten, Karangtanjung, Kabupaten Pandeglang, Rabu (9/6).
Kepala BKD Provinsi Banten Komarudin membenarkan, sebanyak 133 dari total pendaftar 312 orang dinyatakan lolos seleksi administrasi lelang jabatan 20 jabatan setara eselon III dan IV di Dinkes Banten.
“Bisa dilihat di web BKD. Hari ini (kemarin) diumumkan nama-nama pendaftar yang masuk tahapan seleksi berikutnya,” ujarnya melalui aplikasi WhatsApp Messenger, Selasa (8/6).
Mantan Penjabat (Pj) Bupati Tangerang itu menuturkan, bagi yang namanya tercantum dalam pengumuman maka mereka berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya. “Seleksi berikutnya tes kompetensi manajerial, asesmen, besok (hari ini),” katanya.
Komarudin menargetkan, seluruh proses atau tahapan seleksi 20 jabatan setara eselon III dan IV di lingkungan Dinkes Banten itu sudah bisa selesai pekan ini. Dengan demikian, pelantikan diharapkan juga sudah bisa digelar pada pekan ini. “Harapannya minggu ini sudah selesai,” ungkapnya.
Ia juga berpesan kepada para pendaftar agar tidak mempercayai jika ada pihak-pihak yang menawarkan atau menjanjikan bisa membantu dalam proses seleksi. “BKD tidak memungut biaya kepada pendaftar dan tidak menanggung biaya yang telah dikeluarkan oleh pendaftar. BKD juga tidak melayani surat menyurat dan korespondensi lainnya,” tegasnya.
Pantauan Banten Raya (grup Tangerang Ekspres), terkait pemberhentian massal 20 pejabat Dinkes dan juga proses pengisiannya, Komarudin juga telah melakukan konsultasi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten.
Ditemui usai kunjungannya, ia tak membantah kedatangannya ke Kejati adalah untuk berkonsultasi terkait pengisian 20 jabatan di Dinkes Banten. “Saya berkoordinasi dari sisi kepegawaian. Tindak lanjut yang kosong, mundur dan sebagainya. (Konsultasi juga dilakukan ke) BKN (Badan Kepegawaian Negara),” ungkap mantan Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Tangerang ini.
Dalam beberapa kesempatan, Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengatakan, mereka yang menjabat sebagai pejabat eselon di Pemprov Banten akan diberi tunjangan kinerja (tukin) yang dinilainya cukup besar. Tukin untuk pejabat eselon IV sekitar Rp19 juta per bulan, sementara untuk eselon III senilai Rp30 juta per bulan. “Eselon IIB Rp40 juta, jadi cukup harusnya diimbangi dengan kinerja. Silakan yang berminat sesuai dengan bidang-bidang yang ada disitu saya berikan kesempatan,” tuturnya.
Diberitakan sebelumnya, Pemprov Banten resmi menutup pendaftaran lowongan 20 jabatan setara eselon III dan IV di Dinkes Provinsi Banten pada Minggu (6/6). Penutupan dilakukan lebih awal dari jadwal sebelumnya di Senin (7/6) lantaran membeludaknya pendaftar yang masuk hingga 312 orang. (brp)
