Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat memberikan sambutan secara virtual pada Penganugerahan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM Tahun 2020, Senin (21/12/2020). (Foto: Humas/Rahmat)
Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat dan mempercepat reformasi birokrasi di seluruh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, salah satunya melalui upaya menciptakan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Hal tersebut disampaikan Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat memberikan sambutan secara virtual pada Penganugerahan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM Tahun 2020, Senin (21/12/2020).
Penciptaan Zona Integritas tersebut ditentukan oleh sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berintegritas yang sangat dibutuhkan sebagai agen perubahan untuk kemajuan.
“Kita perlu terus memperkuat langkah dan memperluas cakupan Zona Integritas dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, pelayanan publik yang optimal, kapasitas birokrasi yang andal dan akuntabel, serta SDM aparatur yang profesional,” ujarnya.
Integritas lembaga maupun aparatur pemerintah, lanjut Wapres, harus dijaga dan ditegakkan sebagai formula untuk mencegah terjadinya korupsi yang sangat merugikan negara karena dapat mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi, menurunnya daya saing dan investasi, meningkatnya kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan.
“Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) harus memiliki komitmen untuk membangun budaya integritas. Tanpa integritas yang kuat, akan sulit bagi ASN untuk mengatasi tekanan, ancaman, dan kesempatan melakukan kecurangan dan pelanggaran,” tegasnya.
Wapres berharap keberhasilan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM mampu meningkatkan kepercayaan publik di lingkungan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Terlebih lagi dalam era Revolusi Industri 4.0 masyarakat semakin menuntut pelayanan publik yang cepat, tepat, dan berkualitas.
“Kepercayaan publik hanya bisa diperoleh dari kerja keras dan fokus untuk menghasilkan suatu kepuasan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat. Partisipasi masyarakat juga harus dibuka seluas-luasnya dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),” kata Wapres.
Lebih lanjut, Wapres meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk lebih meningkatkan dan memperluas cakupan penilaian, tidak hanya pada unit kerja yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, namun juga mencakup unit kerja yang tidak secara langsung memberikan pelayanan pada masyarakat.
“Saya minta kepada seluruh ASN di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk tidak lelah-lelahnya mewujudkan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani,” tegas Wapres.
Wapres berharap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang telah mendapatkan predikat WBK/WBBM dapat terus mempertahankan predikatnya dan menjadi inspirasi bagi yang lainnya.
“Unit kerja yang belum berhasil memperoleh predikat WBK dan WBBM, saya minta agar terus berbenah diri dan berupaya untuk mengejar ketertinggalan dan membenahi segala kekurangan,” pinta Wapres.
Menutup sambutannya, Wapres juga meminta para ASN untuk tetap produktif serta disiplin menerapkan protokol kesehatan. “Saya kembali mengingatkan kita semua untuk tetap produktif, patuh pada protokol kesehatan, dan menjadi pelopor hidup sehat,” pungkasnya.
Apresiasi dan penganugerahan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM 2020 diberikan kepada 763 unit kerja di sejumlah kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Acara digelar dengan perpaduan antara tatap muka langsung (offline) dan melalui daring (online).
Hadir dalam acara tersebut antara lain Menteri PANRB Tjahjo Kumolo serta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri. (DND/UN)
