Pemerintah Kota Tangerang Selatan terus berkomitmen menghasilkan program kerja yang tepat sasaran dalam menyusun rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) tahun 2026.
Melalui Forum Lintas Perangkat Daerah diantaranya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) hingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), masyarakat diberi ruang untuk memberikan masukan langsung terhadap kebijakan yang akan datang. Forum tersebut digelar di Command Center Pemkot Tangsel, Selasa (18/02/2025),
Forum ini menjadi ajang sinkronisasi antara usulan masyarakat dari musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan dengan kebijakan pemerintah, sehingga rencana kerja yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan warga.
Kepala Bappelitbangda Tangsel, Eki Herdiana, menekankan pentingnya forum ini sebagai jembatan antara aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pemerintah untuk tahun 2026.
“Perencanaan yang baik harus berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat. Forum OPD ini menjadi ruang koordinasi yang memastikan usulan masyarakat benar-benar masuk dalam rencana kerja pemerintah,” ujar Eki.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Tangsel, TB Asep Nurdin, menyoroti pentingnya transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan.
“Kami di Diskominfo Tangsel memastikan bahwa seluruh proses perencanaan pembangunan tahun 2026 ini dapat diakses oleh masyarakat dan sesuai kebutuhan masyarakat dari usulan-usulan yang sudah masuk hasil musrenbang di tingkat kelurahan,” kata dia.
Dalam forum tersebut, terungkap bahwa mayoritas usulan masyarakat yakni 72 persen berfokus pada pembangunan perkotaan yang terintegrasi dan berketahanan sosial, budaya, serta ekologi. Sebanyak 14 persen masyarakat mengusulkan pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan. Sementara itu, sektor pengembangan ekonomi berbasis riset dan inovasi, seperti UMKM, ekonomi kreatif, dan pariwisata perkotaan, mendapatkan porsi 7 persen dari usulan masyarakat. Kemudian, 4 persen lainnya terkait peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja, serta 2 persen sisanya mengusulkan perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas. (fid)
