Staf Khusus (Stafsus) Presiden Angkie Yudistia menerima lukisan hasil karya Salisatul Hidayah, seorang penyandang disabilitas, dalam lokakarya peringatan Hari Disabilitas Internasional di Magelang, Jawa Tengah, Jumat (13/11). (Foto: Humas/Agung)
Staf Khusus (Stafsus) Presiden Angkie Yudistia kembali menggelar kegiatan Lokakarya dalam rangkaian Peringatan Hari Disabilitas Internasional Tahun 2020, Jumat (13,11), di Magelang, Jawa Tengah. Peringatan Hari Disabilitas Internasional kali ini mengusung tema “Tidak Semua Disabilitas Bisa Terlihat (Not All Disabilities Are Visible)”.
“Tema ini menyiratkan pesan kepada seluruh masyarakat bahwa tidak semua ragam disabilitas dapat disadari dan diketahui oleh masyarakat umum. Seperti saya juga tidak terlihat, tidak disadari, tetapi saya sebagai seorang penyandang tuli,” ungkapnya.
Disampaikan Angkie, menurut laporan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, 15 persen dari populasi dunia atau lebih dari 1 milyar orang adalah penyandang disabilitas. Dari semua penyandang disabilitas tersebut, 450 juta hidup dengan kondisi mental yang tidak sehat, namun mereka tidak berusaha untuk mencari bantuan medis profesional dikarenakan masih eratnya stigma, diskriminasi, dan penolakan.
“Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk menyebarkan pesan yang jelas kepada masyarakat bahwa semua ragam disabilitas harus dapat diakomodir oleh semua pihak tanpa terkecuali, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat secara fisik. Saya mengajak organisasi masyarakat sipil, institusi akademi, dan sektor swasta agar menjalin kemitraan dengan organisasi disabilitas dalam merencanakan kegiatan dan aksi yang nyata, yang manfaatnya ke depan dapat dirasakan oleh seluruh penyandang disabilitas dan support system-nya,” ujarnya.
Terkait pemilihan Kabupaten Magelang sebagai tempat penyelenggaraan acara lokakarya, Angkie mengungkapkan hal tersebut sebagai bentuk apresiasi telah banyaknya program nyata yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas. Di antaranya adalah Program Rehabilitasi Sosial Berbasis Keluarga, sebagai bentuk pemberdayaan penyandang disabilitas dalam hal kemampuan kewirausahaan sesuai potensi penyandang disabilitas dan support system-nya masing-masing.
“Luar biasa ya Magelang ya. Kemudian juga ada pelatihan literasi edukasi keuangan UMKM kepada penyandang disabilitas dalam rangka meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas dalam beraktivitas. Akses kemudahan permodalan bagi penyandang disabilitas juga disediakan oleh Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bapas 69,” ujarnya.
Spirit inklusivitas ini, tegasnya, harus menjadi contoh bagi provinsi dan kabupaten/kota lainnya di seluruh Indonesia agar terwujudnya visi-misi Presiden Joko Widodo, yaitu mewujudkan Indonesia Maju pada tahun 2045. Di mana strategi pembangunan SDM-nya adalah layanan dasar dan perlindungan sosial yang mencakup semua kalangan, peningkatan pendidikan dan pelatihan vokasi, stimulasi iptek dan inovasi serta pembangunan karakter.
“Dengan semangat inklusivitas ini program-program yang terwujud nantinya akan dapat berorientasi pada penghormatan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang berdampak pada peningkatan produktivitas penyandang disabilitas,” jelasnya.
Diungkapnya, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan, dan pariwisata serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
“Sepanjang tahun 2019 dan tahun 2020 terdapat 6 Peraturan Pemerintah (PP) dan 2 Peraturan Presiden (Perpres) yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Ini telah menjadi bukti nyata bahwa Bapak Presiden Joko Widodo pada saat ini sangat memberikan perhatian yang sangat lebih kepada kita sebagai penyandang disabilitas,” pungkas Stafsus Presiden yang juga merupakan pendiri Thisable, sebuah startup yang mempunyai visi membantu penyandang disabilitas untuk masuk dunia kerja.
Lokakarya dengan tema “Disabilitas Berdaya dalam Kewirausahaan, Merujuk Perencanaan dan Evaluasi Hak Penyandang Disabilitas” ini merupakan lokakarya ketiga yang dilaksanakan Angkie dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional yang diperingati setiap tanggal 3 Desember. Tema besar yang diusung adalah “Indonesia Maju Indonesia Inklusi”.
Turut hadir sebagai narasumber dalam acara ini Kepala Diskop UKM Magelang Basyirul Hakim, Sulastri (wirausaha penyandang disabilitas), Psikolog dan Inspirator Muda Analisa Widyaningrum, serta Direktur Balai Ekonomi Desa Magelang Jatmiko. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga hadir memberikan sambutan secara virtual. (TGH/UN)
Staf Khusus (Stafsus) Presiden Angkie Yudistia menerima lukisan hasil karya Salisatul Hidayah, seorang penyandang disabilitas, dalam lokakarya peringatan Hari Disabilitas Internasional di Magelang, Jawa Tengah, Jumat (13/11). (Foto: Humas/Agung)
Staf Khusus (Stafsus) Presiden Angkie Yudistia kembali menggelar kegiatan Lokakarya dalam rangkaian Peringatan Hari Disabilitas Internasional Tahun 2020, Jumat (13,11), di Magelang, Jawa Tengah. Peringatan Hari Disabilitas Internasional kali ini mengusung tema “Tidak Semua Disabilitas Bisa Terlihat (Not All Disabilities Are Visible)”.
“Tema ini menyiratkan pesan kepada seluruh masyarakat bahwa tidak semua ragam disabilitas dapat disadari dan diketahui oleh masyarakat umum. Seperti saya juga tidak terlihat, tidak disadari, tetapi saya sebagai seorang penyandang tuli,” ungkapnya.
Disampaikan Angkie, menurut laporan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, 15 persen dari populasi dunia atau lebih dari 1 milyar orang adalah penyandang disabilitas. Dari semua penyandang disabilitas tersebut, 450 juta hidup dengan kondisi mental yang tidak sehat, namun mereka tidak berusaha untuk mencari bantuan medis profesional dikarenakan masih eratnya stigma, diskriminasi, dan penolakan.
“Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk menyebarkan pesan yang jelas kepada masyarakat bahwa semua ragam disabilitas harus dapat diakomodir oleh semua pihak tanpa terkecuali, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat secara fisik. Saya mengajak organisasi masyarakat sipil, institusi akademi, dan sektor swasta agar menjalin kemitraan dengan organisasi disabilitas dalam merencanakan kegiatan dan aksi yang nyata, yang manfaatnya ke depan dapat dirasakan oleh seluruh penyandang disabilitas dan support system-nya,” ujarnya.
Terkait pemilihan Kabupaten Magelang sebagai tempat penyelenggaraan acara lokakarya, Angkie mengungkapkan hal tersebut sebagai bentuk apresiasi telah banyaknya program nyata yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas. Di antaranya adalah Program Rehabilitasi Sosial Berbasis Keluarga, sebagai bentuk pemberdayaan penyandang disabilitas dalam hal kemampuan kewirausahaan sesuai potensi penyandang disabilitas dan support system-nya masing-masing.
“Luar biasa ya Magelang ya. Kemudian juga ada pelatihan literasi edukasi keuangan UMKM kepada penyandang disabilitas dalam rangka meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas dalam beraktivitas. Akses kemudahan permodalan bagi penyandang disabilitas juga disediakan oleh Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bapas 69,” ujarnya.
Spirit inklusivitas ini, tegasnya, harus menjadi contoh bagi provinsi dan kabupaten/kota lainnya di seluruh Indonesia agar terwujudnya visi-misi Presiden Joko Widodo, yaitu mewujudkan Indonesia Maju pada tahun 2045. Di mana strategi pembangunan SDM-nya adalah layanan dasar dan perlindungan sosial yang mencakup semua kalangan, peningkatan pendidikan dan pelatihan vokasi, stimulasi iptek dan inovasi serta pembangunan karakter.
“Dengan semangat inklusivitas ini program-program yang terwujud nantinya akan dapat berorientasi pada penghormatan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang berdampak pada peningkatan produktivitas penyandang disabilitas,” jelasnya.
Diungkapnya, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan, dan pariwisata serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
“Sepanjang tahun 2019 dan tahun 2020 terdapat 6 Peraturan Pemerintah (PP) dan 2 Peraturan Presiden (Perpres) yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Ini telah menjadi bukti nyata bahwa Bapak Presiden Joko Widodo pada saat ini sangat memberikan perhatian yang sangat lebih kepada kita sebagai penyandang disabilitas,” pungkas Stafsus Presiden yang juga merupakan pendiri Thisable, sebuah startup yang mempunyai visi membantu penyandang disabilitas untuk masuk dunia kerja.
Lokakarya dengan tema “Disabilitas Berdaya dalam Kewirausahaan, Merujuk Perencanaan dan Evaluasi Hak Penyandang Disabilitas” ini merupakan lokakarya ketiga yang dilaksanakan Angkie dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional yang diperingati setiap tanggal 3 Desember. Tema besar yang diusung adalah “Indonesia Maju Indonesia Inklusi”.
Turut hadir sebagai narasumber dalam acara ini Kepala Diskop UKM Magelang Basyirul Hakim, Sulastri (wirausaha penyandang disabilitas), Psikolog dan Inspirator Muda Analisa Widyaningrum, serta Direktur Balai Ekonomi Desa Magelang Jatmiko. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga hadir memberikan sambutan secara virtual. (TGH/UN)
