Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan kepada Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengoordinasikan pelaksanaan program penurunan stunting di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy usai mengikuti Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden, di Jakarta, Senin (25/01/2021).
“Telah diputuskan (Presiden) bahwa sebagai ketua pelaksana dari progam luar biasa di dalam penanganan stunting ini adalah di bawah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN,” ujarnya.
Selain itu, Presiden juga memerintahkan untuk memfokuskan alokasi anggaran terkait program penurunan stunting yang selama ini tersebar di lebih dari 20 kementerian/lembaga (K/L).
“Beliau meminta supaya difokuskan kepada beberapa kementerian yang memang memiliki perpanjangan tangan langsung ke bawah, sehingga dengan demikian hanya beberapa kementerian dan lembaga,” ujar Muhadjir.
Kegiatan BKKBN dalam upaya percepatan penurunan stunting, imbuhnya, akan didukung oleh beberapa K/L tersebut. Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan mengambil peran dalam upaya ini.
“Bapak Presiden juga meminta supaya daerah-daerah provinsi, kabupaten, dan kota terutama yang angka stunting-nya masih tinggi, betul-betul memiliki kepedulian, memiliki kesungguhan dalam ikut serta menangani stunting ini,” ujar Muhadjir.
Sebagaimana diungkapkan oleh Menko PMK, Presiden menargetkan penurunan angka stunting hingga mencapai kisaran 14 persen pada tahun 2024.
“Bapak Presiden telah memberikan arahan kepada kami bahwa sampai tahun 2024 nanti angka stunting di Indonesia ditargetkan akan turun mendekati angka 14 persen,” ujarnya.
Muhadjir mengungkapkan, angka stunting di Indonesia pada tahun 2019 adalah sebesar 27,6 persen dan diperkiraan mengalami kenaikan di tahun 2020 akibat adanya pandemi COVID-19 yang melanda.
Sehingga, untuk mencapai target 14 persen di tahun 2024 tersebut, imbuhnya, setiap tahun harus tercapai penurunan angka stunting sebesar 2,7 persen.
“Ini adalah suatu target yang luar biasa besar, karena itu Bapak Presiden memberikan arahan agar ada langkah-langkah yang luar biasa, yang tidak biasa, atau extraordinary,” ujarnya.
Dalam melakukan upaya tersebut, imbuh Muhadjir, Presiden meminta hasil pemetaan stunting di Indonesia digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
“Bapak Presiden menyampaikan bahwa untuk pemetaan stunting di Indonesia sebetulnya sudah sangat detail dan jelas. Beliau menekankan supaya itu dijadikan dasar untuk kita membuat langkah-langkah konkrit, detail, dan terukur sampai tahun 2024 nanti,” ujarnya.
Lebih jauh Menko PMK mengungkapkan, Presiden sangat memberikan perhatian pada upaya penurunan stunting ini karena sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak-anak Indonesia.
“Kenapa angka stunting ini menjadi perhatian dari Bapak Presiden? Karena kita tahu bahwa kalau orang atau anak atau bayi sudah terlanjur kena stunting pada usia 1.000 hari awal kehidupan, maka perkembangan kecerdasannya itu tidak akan bisa optimal sampai nanti dewasa menjadi usia produktif,” ungkapnya,
Ditambahkannya, berdasarkan data Bank Dunia, angka stunting angkatan kerja di Indonesia mencapai 54 persen. “Jadi 54 persen angkatan kerja kita sekarang ini adalah mantan atau penyintas stunting. Inilah kenapa Bapak Presiden memberikan perhatian yang sangat-sangat khusus berkaitan dengan masalah stunting ini,” pungkas Muhadjir. (FID/UN)
