Presiden Joko Widodo membuka Sesi Retreat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, pada Selasa, 5 September 2023. Presiden menekankan bahwa implementasi “Lima Poin Kesepakatan” atau “Five Point Consensus” dalam penyelesaian isu Myanmar akan tetap menjadi pedoman utama ASEAN.
“Terkait implementasi Five Point Consensus saya ingin mengingatkan bahwa Five Point Consensus adalah upaya kolektif ASEAN sebagai keluarga yang telah disepakati para pemimpin ASEAN di Jakarta pada 24 April 2021,” ucap Presiden.
Terkait konflik Myanmar, Presiden Jokowi menekankan bahwa Indonesia telah melakukan pendekatan yang intensif dengan pihak Myanmar.
“Indonesia telah melakukan engagement secara sangat intensif lebih dari 145 engagement dengan 70 stakeholders dan telah dilakukan dalam 9 bulan,” tutur Presiden.
Kepala Negara mengatakan bahwa melalui pendekatan tersebut, Indonesia melihat munculnya kepercayaan di antara para pihak. Presiden pun mendukung ASEAN untuk melakukan dialog nasional inklusif untuk menyelesaikan isu tersebut.
“Indonesia melihat sudah mulai muncul trust antara satu stakeholder dengan yang lain kecuali dengan junta militer. Inilah saatnya ASEAN terus mendorong dilakukannya inclusive national dialogue sebagai kunci penyelesaian krisis politik yang Myanmar-owned Myanmar-led,” ucapnya.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengatakan bahwa bantuan kemanusiaan ASEAN masih terus dilakukan melalui ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre). Namun, Presiden menyebut proses tersebut masih sangat panjang.
“Oleh sebab itu, demi kepentingan keluarga ASEAN kita harus berani mengevaluasi diri, membahas permasalahan secara terbuka dan mencari solusi bersama. Kita butuh upaya yang lebih taktis dan extraordinary untuk mengimplementasikan Five Point Consensus,” tuturnya.
Selain itu, Kepala Negara menyebut ASEAN Indo-Pacific Forum sebagai bentuk konkret dari ASEAN Outlook on the Indo-Pacific telah menarik banyak minat baik dari kalangan pemerintah maupun swasta.
“Saya harap keberlangsungan implementasi ini dapat terus kita jaga,” ucap Kepala Negara.
(rls)
