Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya membangun ekosistem usaha agar berjalan makin baik di masa mendatang. Menurut Presiden, saat ini pemerintah sedang mempersiapkan ekosistem tersebut melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang akan segera dirampungkan.
“Semuanya menyederhanakan, memberikan peluang kepada kita semuanya untuk bisa menciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya,” ujar Presiden dalam sambutannya saat menghadiri pelantikan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Masa Bakti 2022-2025, yang digelar di Hotel Kempinski, Jakarta, pada Senin, 20 Februari 2023.
Presiden juga menekankan pentingnya hilirisasi industri untuk tetap dilakukan meski Indonesia telah kalah dalam sidang di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Presiden menegaskan kepada para pengurus HIPMI yang memiliki usaha di bidang pertambangan untuk mengantisipasi hal tersebut.
“Saya minta seluruh anggota HIPMI yang memiliki tambang, baik nikel, baik bauksit, baik tembaga, baik timah, baik emas mulai siap-siap karena semuanya saya pastikan akan kita stop, kita stop, kita stop, kita stop,” tegasnya.
Menurut Presiden, langkah tersebut diambil pemerintah untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih besar. Melalui nilai tambah tersebut, industri di Indonesia akan terbantu dan hilirisasi diyakini akan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional.
“Kalau ini berjalan, itu larinya bisa ke bawah, bisa ke mana-mana karena industry supporting, untuk membantu industri,” ucap Presiden.
Selain hilirisasi, Presiden turut mengingatkan terkait penggunaan dan belanja produk dalam negeri yang telah diatur oleh pemerintah sejak tahun lalu. Menurut Presiden, saat ini Amerika Serikat baru menerapkan kebijakan tersebut pada Januari 2023 yang lalu.
“Kita sudah 1 tahun di depan sudah melakukan, sehingga kita ini sekarang jadi trendsetter bukan menjadi follower,” tutur Presiden.
Presiden juga menyebut realisasi investasi di Indonesia yang telah merata, baik di Pulau Jawa maupun luar Pulau Jawa. Oleh karena itu, Presiden meminta para pengusaha untuk melakukan investasi dan membangun perkantoran di luar Pulau Jawa.
“Semuanya jangan ngumpul di Jawa karena PDB ekonomi di Jawa sudah terlalu besar 58 persen dari total PDB nasional, sehingga pemerataan itu akan terjadi,” ujarnya.
(rls)
