Penandatanganan Kerja Sama dalam rangka Kemitraan PMA dan PMDN dengan UMKM, secara virtual, Senin (18/01/2021) pagi. (Foto: Biro Pers Setpres/Muchlis Jr)
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan agar kemitraan usaha besar dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi yan signifikan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Hal tersebut disampaikannya usai menyaksikan Penandatanganan Kerja Sama dalam rangka Kemitraan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan UMKM, secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (18/01/2021) pagi. Kemitraan ini melibatkan 56 perusahaan besar asing maupun dalam negeri yang akan bermitra dengan 196 UMKM.
“Pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara untuk menjamin agar kontrak kerja ini betul-betul memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” ujarnya.
Hal tersebut dapat tercapai, pertama dengan memastikan kontrak kerja antara UMKM dan usaha besar tersebut berlangsung secara berkelanjutan sekaligus meningkat nilai dan cakupannya.
“Kalau sekarang kontraknya mungkin baru Rp1 miliar, tahun depan bisa Rp5 miliar, tahun depannya lagi bisa Rp10 miliar, tahun depannya lagi bisa Rp100 miliar, itu yang kita inginkan. Sehingga secara signifikan meningkatkan kelas dan daya saing UMKM kita di pasar global, ini penting,” pintanya.
Kedua, melalui kemitraan ini, Presiden mengharapkan agar UMKM di Indonesia dapat terus belajar meningkatkan kualitas produk, memperbaiki manajemen, memperbaiki desain produk sesuai keinginan pasar serta memanfaatkan kolaborasi dengan usaha besar agar bisa menaikkan level kelasnya.
“Juga meningkatkan kualitas usaha UMKM menjadi lebih kompetitif. Kualitas produknya menjadi lebih baik, desainnya menjadi lebih baik, manajemennya menjadi lebih baik, dan lebih bankable, karena bisa belajar dari perusahaan-perusahaan besar, baik itu perusahaan besar dalam negeri maupun perusahaan besar asing,” ujarnya.
Ketiga, ia juga meminta kemitraan antara pelaku usaha besar dan UMKM ini dapat diperluas. Salah satunya dengan pelibatan UMKM dalam kegiatan ekspor.
“Para eksportir itu bisa mengajak UMKM, ini akan segera menaikkan kelas. Karena kalau yang membawa itu eksportir, yang pasti mereka sudah biasa dengan yang namanya harga yang kompetitif, kualitas produk yang baik, kemudian delivery pengiriman yang on time, akan belajar ke sana,” tuturnya.
Kepala Negara menambahkan, kemitraan pelaku usaha besar dan UMKM ini sangat penting agar UMKM bisa masuk dalam rantai produksi global (global value chain).
Menutup sambutannya, Presiden kembali menegaskan upaya tersebut dilakukan untuk menuju ke sebuah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan merata.
Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, penandatangan kerja sama kemitraan antara pelaku usaha besar dan UMKM ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden yang telah disampaikan dalam berbagai kesempatan, yang menginginkan adanya kolaborasi atau keterlibatan UMKM dengan usaha besar demi peningkatan kualitas UMKM dan pemerataan ekonomi.
Kerja sama ini melibatkan 29 PMA dan 27 PMDN yang akan bermitra dengan 196 UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia dengan potensi nilai kontrak mencapai Rp1,5 triliun. (TGH/UN)
Penandatanganan Kerja Sama dalam rangka Kemitraan PMA dan PMDN dengan UMKM, secara virtual, Senin (18/01/2021) pagi. (Foto: Biro Pers Setpres/Muchlis Jr)
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan agar kemitraan usaha besar dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi yan signifikan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Hal tersebut disampaikannya usai menyaksikan Penandatanganan Kerja Sama dalam rangka Kemitraan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan UMKM, secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (18/01/2021) pagi. Kemitraan ini melibatkan 56 perusahaan besar asing maupun dalam negeri yang akan bermitra dengan 196 UMKM.
“Pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara untuk menjamin agar kontrak kerja ini betul-betul memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” ujarnya.
Hal tersebut dapat tercapai, pertama dengan memastikan kontrak kerja antara UMKM dan usaha besar tersebut berlangsung secara berkelanjutan sekaligus meningkat nilai dan cakupannya.
“Kalau sekarang kontraknya mungkin baru Rp1 miliar, tahun depan bisa Rp5 miliar, tahun depannya lagi bisa Rp10 miliar, tahun depannya lagi bisa Rp100 miliar, itu yang kita inginkan. Sehingga secara signifikan meningkatkan kelas dan daya saing UMKM kita di pasar global, ini penting,” pintanya.
Kedua, melalui kemitraan ini, Presiden mengharapkan agar UMKM di Indonesia dapat terus belajar meningkatkan kualitas produk, memperbaiki manajemen, memperbaiki desain produk sesuai keinginan pasar serta memanfaatkan kolaborasi dengan usaha besar agar bisa menaikkan level kelasnya.
“Juga meningkatkan kualitas usaha UMKM menjadi lebih kompetitif. Kualitas produknya menjadi lebih baik, desainnya menjadi lebih baik, manajemennya menjadi lebih baik, dan lebih bankable, karena bisa belajar dari perusahaan-perusahaan besar, baik itu perusahaan besar dalam negeri maupun perusahaan besar asing,” ujarnya.
Ketiga, ia juga meminta kemitraan antara pelaku usaha besar dan UMKM ini dapat diperluas. Salah satunya dengan pelibatan UMKM dalam kegiatan ekspor.
“Para eksportir itu bisa mengajak UMKM, ini akan segera menaikkan kelas. Karena kalau yang membawa itu eksportir, yang pasti mereka sudah biasa dengan yang namanya harga yang kompetitif, kualitas produk yang baik, kemudian delivery pengiriman yang on time, akan belajar ke sana,” tuturnya.
Kepala Negara menambahkan, kemitraan pelaku usaha besar dan UMKM ini sangat penting agar UMKM bisa masuk dalam rantai produksi global (global value chain).
Menutup sambutannya, Presiden kembali menegaskan upaya tersebut dilakukan untuk menuju ke sebuah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan merata.
Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, penandatangan kerja sama kemitraan antara pelaku usaha besar dan UMKM ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden yang telah disampaikan dalam berbagai kesempatan, yang menginginkan adanya kolaborasi atau keterlibatan UMKM dengan usaha besar demi peningkatan kualitas UMKM dan pemerataan ekonomi.
Kerja sama ini melibatkan 29 PMA dan 27 PMDN yang akan bermitra dengan 196 UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia dengan potensi nilai kontrak mencapai Rp1,5 triliun. (TGH/UN)
