Kabarbanten.com- Sejumlah pengusaha lokal Tangerang Selatan (Tangsel) menuding paket proyek yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dimonopoli pihak tertentu. Terlebih, sejak Walikota-Wakil Walikota baru dilantik, hampir seluruh asosiasi pengusaha lokal Tangsel tak dilibatkan.
“Dari catatan di lapangan, pekerjaan pembangunan di Pemkot Tangsel seperti dimonopoli dan dikuasai oleh sebagian pihak. Sudah tiga tahun belakangan ini susah dapat pekerjaan. Untuk itu, presidium ini terbentuk dari 18 asosiasi jasa konstruksi di Kota Tangsel,” kata Ketua Presidium Asosiasi Pengusaha Tangerang Selatan (Pantas) Rudi Sumintapura, dalam keterangannya, Minggu (23/5/2021).
Bahkan, lanjut Rudi, beberapa waktu lalu, pihaknya ingin menggelar unjukrasa terkait sulitnya membangun komunikasi dengan Pemkot Tangsel dan jajaran dinasnya soal keterlibatan pengusaha daerah dalam pembangunan di Tangsel.
“Unjukrasa akan kami lakukan jika itu memang harus dilakukan. Ada kewajiban pemerintah daerah untuk membina pengusaha daerah,” Rudi menambahkan
Rudi juga berharap, Walikota dan Wakil Walikota Tangsel yang baru dilantik bisa berkomunikasi intens dengan pengusaha daerah.
“Infonya di lapangan, ada 600 paket pekerjaan dari satu dinas yang dikelola oleh satu kelompok tertentu. Ini tidak sehat bagi pengusaha daerah. Kami pengusaha daerah ingin juga berperan serta dalam pembangunan di Kota Tangsel,” tambahnya. (red)
