Kabarbanten.com – Lantaran terus merugi dan dagangan sepi, pedagang Pasar Induk Jatiuwung curhat ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang, Kamis (6/1/2022).
Hal tersebut lantaran dagangannya sepi pembeli lantaran dinilai kalah saing dengan Pasar Induk Tanah Tinggi.
Perwakilan pedagang Pasar Induk Jatiuwung, Yudi mengatakan, pihaknya meminta realisasi pernyataan dari Walikota Tangerang, Arief R Wismansyah yang tersiar di media pada Oktober 2018 lalu.
Dalam pernyataan tersebut, walikota menyampaikan Pasar Induk Tanah Tinggi yang habis izin operasionalnya pada 2021 tidak akan diperpanjang.
Selain itu, alasan pemindahan Pasar Induk Tanah Tinggi, yakni lokasinya terlalu dekat dengan Puspemkot Tangerang. Akibatnya sering mengakibatkan kemacetan, terjadi aksi premanisme atau rawan kejahatan, kondisi pasar yang sudah tidak layak, serta rawan bentrok antar kelompok.
“Kami memohon kepada Bapak Walikota Tangerang untuk bisa segera mengambil sikap dan keputusan atas dasar statemen yang telah bapak katakan di surat kabar harian pada 15 Oktober 2018,” jelasnya.
Pihaknya juga mempertanyakan masih adanya kegiatan di Pasar Induk Tanah Tinggi di awal tahun 2022, padahal surat izin operasionalnya habis dan tidak akan diperpanjang.
“Seenggaknya kenapa ada pembiaran kalau tidak ada perizinan,” kata Yudi.
Yudi mengungkapkan, banyak pedagang Pasar Induk Jatiuwung merupakan pindahan dari Pasar Induk Tanah Tinggi lantaran adanya perkataan walikota perihal penutupan tersebut.
Bahkan, saat ini banyak pedagang di Pasar Induk Jatiuwung yang menjual harta bendanya di kampung halaman untuk bisa menutupi kerugian itu.
“Kurang lebih ini yang dirugikan sama-sama pedagang juga sebenarnya. Dari Tanah Tinggi dirugikan, dari Jatiuwung juga dirugikan. Karena semua omzet pedagang turun gara-gara adanya dua pasar ini,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo mengatakan, pihaknya telah menampung aspirasi para pedagang ini untuk kemudian ditindaklanjuti.
“Isi aspirasi ada tiga poin yang disampaikan dan ini akan kita tindaklanjuti. Nanti kita akan berkoordinasi dan berkomunikasi. Kita panggil dinas terkait yang berkaitan dengan kondisi pasar Jatiuwung dan Tanah Tinggi,” tegasnya.
Pihaknya juga akan mengkonfirmasi Walikota Tangerang, untuk menemukan solusi bagi semua pihak.
“Idealnya cuma satu, tidak ada aturan tertulis tapi gini lho, kan melihat kapasitas jumlah penduduk biasa penyebaran. Kalau kita lihat beberapa wilayah, daerah. Kayak Semarang saja belum ada juga pasar induk, ini kan harus ada pendistribusian dari jumlah penduduk, kalau pasar induk itu rata-rata satu kalau saya tahu ya. Termasuk Jakarta cuma Kramat Jati ya,” tandas Gatot. (KEY)
