TANGSEL – Dalam rangka kunjungan kerja (Kunker) komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI ke Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel untuk membahas penanggulangan bencana.
Pemkot Tangsel mendapati catatan yang menjadi sorotan jajaran DPD RI. Adapun ada dua hal yang menjadi sorotan dalam hal ini, banjir dan ketahanan pangan.
“Kita menjelaskan mengenai hal ihwal terkait penanganan bencana dan covid-19 di Tangsel. Mereka juga menyoroti beberapa kejadian banjir di Tangsel, kemudian penanggulangan bencananya dan kita juga sampaikan bahwa dalam rangka penanggulangan bencana secara keseluruhan itu perlu kerjasama koordinasi dengan daerah-daerah yang lain lah ya, dengan pemerintah pusat,” kata Wakil Walikota Tangsel, Benyamin Davnie di Ruang Blandongan, Balai Kota Tangsel, Senin (8/2/2021).
Perlunya koordinasi, lanjut Benyamin, seperti kejadian dalam penanganan drainase di Kampung Bulak, Pondok Aren, Tangsel yang ternyata sudah memasuki wilayah Kota Tangerang.
“Soal penanganan drainase, contoh kasus di Kampung Bulak di kita sudah lebar sudah, kemudian kita dalami tetapi masuk Kota Tangerang terjadi sedimentasi yang cukup besar atau kali tampungannya itu perlu koordinasi,” ujarnya.
Bukan hanya itu saja, Pemkot Tangsel juga mempunyai pekerjaan rumah (PR) untuk menangani anak kali Pesanggrahan di Cirendeu, Ciputat Timur yang diharuskan membebaskan lahan rumah untuk antisipasi banjir datang.
“Saya contohkan kasus anak kali Pesanggrahan di Cirendeu kelokannya terlalu tajam. Jadi, air ketika deras dari Batu Belah, Bogor itu pasti melimpah karena belokannya tajem banget itu letter S. Nah itu perlu diluruskan perlu membebaskan rumah, tanah, dan segala macam, itu perlu koordinasi karena kalinya kan bukan kita,” papar Benyamin.
“Tapi minimal pembentonan sampingnya, DKI sampai ke Pasar Jumat sudah, eh ke Tangselnya belum. Kita sudah usulkan itu, coba di betonnya itu sampai ke wilayah kita,” tambahnya.
Kemudian, kasus yang disorot yakni ketahanan pangan di dua wilayah Kecamatan yakni Serpong Utara dan Ciputat yang bisa menimbulkan angka kemiskinan cukup tinggi.
Hal itu disebabkan, karena masyarakat di Kecamatan Serpong Utara dan Ciputat mempunyai persentase pengeluaran untuk kebutuhan pangan yang tinggi.
“Secara keseluruhan sih kita dalam skala ketahanan pangan yang cukup baik. Tapi, memang Serpong Utara dan Ciputat pengeluaran masyarakat untuk konsumsi lebih besar daripada kecamatan yang lainnya. Banyak butuh makan dan sebagainya yang nantinya akan mendorong inflasi mendorong pengeluaran yang lebih besar mengurangi saving. Akhirnya membentuk kemiskinan. Solusinya adalah dengan bantuan pangan dari berbagai pihak,” tutup Benyamin. (PHD)
