sumber: Humas Kementerian PUPR
Pascabencana gempa bumi di Sulawesi Barat yang terjadi pada Januari lalu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi sejumlah gedung dan fasilitas umum yang rusak akibat gempa tersebut. Saat ini, progres fisik kegiatan rehabilitasi sudah mencapai 54,53 persen dengan jumlah unit bangunan yang sudah diselesaikan sebanyak 52 gedung.
Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat mengunjungi lokasi terdampak bencana di awal tahun ini. Menindaklanjuti arahan Presiden tersebut, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan terdapat sejumlah langkah penanganan pascabencana yang dilakukan di Sulawesi Barat.
Pertama, prioritas membuka akses konektivitas Majene dan Mamuju. Kedua, pembersihan puing. Ketiga, penyediaan sarana pendukung pengungsian.
“Kemudian untuk menjamin keamanan, semua bangunan akan diaudit teknis kelayakannya khususnya bangunan pemerintah dan perumahan yang masih berdiri. Tujuannya untuk menentukan masih layak atau tidak bangunan meskipun terlihat kasat mata sekilas masih bagus. Jika masih layak untuk digunakan, maka cukup direnovasi sedikit,” ujar Basuki, dikutip dari laman Kementerian PUPR, Kamis (03/06/2021).
Kementerian PUPR menangani 96 bangunan gedung terdampak bencana gempa yang terdiri 56 gedung pemerintahan, 29 bangunan fasilitas kesehatan, 2 gedung perguruan tinggi negeri, 2 bangunan fasilitas ibadah, 5 bangunan rumah susun, serta 2 instalasi air minum. Dari 96 bangunan, sebanyak 90 unit bangunan sudah dalam proses penanganan melalui mekanisme penanganan keadaan darurat menuju pemulihan. Sisanya sebanyak 6 unit bangunan akan ditangani secara reguler.
Sampai dengan 30 Mei 2021, sebanyak 20 unit bangunan yang direkonstruksi permanen seluruhnya telah mulai ditangani dengan progres fisik sebesar 19,01 persen. Sedangkan sebanyak 70 unit bangunan yang sudah mulai ditangani telah mencapai progres fisik sebesar 79,11 persen yang terdiri dari 18 unit bangunan masih dalam proses penanganan dan 52 bangunan telah selesai dikerjakan.
Sebanyak 18 bangunan yang telah selesai pengerjaannya telah dilakukan serah terima pemanfaatan. Serah terima pemanfaatan bangunan yang telah dilakukan di antaranya yaitu serah terima pengelolaan gedung perkuliahan STAIN Majene (gedung perkuliahan) pada 31 Mei 2021 serta serah terima pemanfaatan Puskesmas Malunda (bangunan lantai 2 depan, bangunan UGD dan Rawat Inap, gedung kamar bersalin dan menyusui, ruang KIA, ruang gizi, ruang KB, ruang nifas, gudang obat, aula, dan laboratorium TB) dan Puskesmas Pembantu (Pustu) Lombong Maluda pada 1 Juni 2021.
Selanjutnya, Kementerian PUPR juga akan menangani 41 sekolah negeri dan 3 madrasah negeri, termasuk 10 sekolah negeri kategori rusak berat yang mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK), setelah dilakukan relokasi objek DAK terlebih dahulu. Dari 44 sekolah dan madrasah negeri tersebut, terdapat 2 sekolah yang akan ditangani dengan CSR sehingga Kementerian PUPR akan menangani 42 sekolah yang terdampak bencana gempa yang rencananya sebanyak 23 sekolah akan ditangani dengan metode konstruksi RISHA dan 17 sekolah ditangani secara konvensional dengan pertimbangan bahwa 17 sekolah tersebut sulit diakses (kurang dari 200 meter dari pantai serta kontur tanah yang tidak mendukung). Juga terdapat 2 sekolah yang kemungkinan akan di relokasi dikarenakan lokasi existing-nya dalam area selasar gempa dan penduduk sekitarnya sudah berpindah semua.
Total kebutuhan anggaran penanganan infrastruktur pascabencana gempa di Sulawesi Barat adalah sebesar Rp856,8 miliar yang dibagi ke dalam dua tahun yaitu tahun 2021 dan tahun 2022. (HUMAS KEMENTERIAN PUPR/UN)
Kunjungi laman Kementerian PUPR melalui tautan ini.
sumber: Humas Kementerian PUPR
Pascabencana gempa bumi di Sulawesi Barat yang terjadi pada Januari lalu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi sejumlah gedung dan fasilitas umum yang rusak akibat gempa tersebut. Saat ini, progres fisik kegiatan rehabilitasi sudah mencapai 54,53 persen dengan jumlah unit bangunan yang sudah diselesaikan sebanyak 52 gedung.
Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat mengunjungi lokasi terdampak bencana di awal tahun ini. Menindaklanjuti arahan Presiden tersebut, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan terdapat sejumlah langkah penanganan pascabencana yang dilakukan di Sulawesi Barat.
Pertama, prioritas membuka akses konektivitas Majene dan Mamuju. Kedua, pembersihan puing. Ketiga, penyediaan sarana pendukung pengungsian.
“Kemudian untuk menjamin keamanan, semua bangunan akan diaudit teknis kelayakannya khususnya bangunan pemerintah dan perumahan yang masih berdiri. Tujuannya untuk menentukan masih layak atau tidak bangunan meskipun terlihat kasat mata sekilas masih bagus. Jika masih layak untuk digunakan, maka cukup direnovasi sedikit,” ujar Basuki, dikutip dari laman Kementerian PUPR, Kamis (03/06/2021).
Kementerian PUPR menangani 96 bangunan gedung terdampak bencana gempa yang terdiri 56 gedung pemerintahan, 29 bangunan fasilitas kesehatan, 2 gedung perguruan tinggi negeri, 2 bangunan fasilitas ibadah, 5 bangunan rumah susun, serta 2 instalasi air minum. Dari 96 bangunan, sebanyak 90 unit bangunan sudah dalam proses penanganan melalui mekanisme penanganan keadaan darurat menuju pemulihan. Sisanya sebanyak 6 unit bangunan akan ditangani secara reguler.
Sampai dengan 30 Mei 2021, sebanyak 20 unit bangunan yang direkonstruksi permanen seluruhnya telah mulai ditangani dengan progres fisik sebesar 19,01 persen. Sedangkan sebanyak 70 unit bangunan yang sudah mulai ditangani telah mencapai progres fisik sebesar 79,11 persen yang terdiri dari 18 unit bangunan masih dalam proses penanganan dan 52 bangunan telah selesai dikerjakan.
Sebanyak 18 bangunan yang telah selesai pengerjaannya telah dilakukan serah terima pemanfaatan. Serah terima pemanfaatan bangunan yang telah dilakukan di antaranya yaitu serah terima pengelolaan gedung perkuliahan STAIN Majene (gedung perkuliahan) pada 31 Mei 2021 serta serah terima pemanfaatan Puskesmas Malunda (bangunan lantai 2 depan, bangunan UGD dan Rawat Inap, gedung kamar bersalin dan menyusui, ruang KIA, ruang gizi, ruang KB, ruang nifas, gudang obat, aula, dan laboratorium TB) dan Puskesmas Pembantu (Pustu) Lombong Maluda pada 1 Juni 2021.
Selanjutnya, Kementerian PUPR juga akan menangani 41 sekolah negeri dan 3 madrasah negeri, termasuk 10 sekolah negeri kategori rusak berat yang mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK), setelah dilakukan relokasi objek DAK terlebih dahulu. Dari 44 sekolah dan madrasah negeri tersebut, terdapat 2 sekolah yang akan ditangani dengan CSR sehingga Kementerian PUPR akan menangani 42 sekolah yang terdampak bencana gempa yang rencananya sebanyak 23 sekolah akan ditangani dengan metode konstruksi RISHA dan 17 sekolah ditangani secara konvensional dengan pertimbangan bahwa 17 sekolah tersebut sulit diakses (kurang dari 200 meter dari pantai serta kontur tanah yang tidak mendukung). Juga terdapat 2 sekolah yang kemungkinan akan di relokasi dikarenakan lokasi existing-nya dalam area selasar gempa dan penduduk sekitarnya sudah berpindah semua.
Total kebutuhan anggaran penanganan infrastruktur pascabencana gempa di Sulawesi Barat adalah sebesar Rp856,8 miliar yang dibagi ke dalam dua tahun yaitu tahun 2021 dan tahun 2022. (HUMAS KEMENTERIAN PUPR/UN)
Kunjungi laman Kementerian PUPR melalui tautan ini.
