SERANG-Kementerian Sosial (Kemensos) RI meminta kepada daerah-daerah agar dapat melakukan proses verifikasi ulang terhadap data penerima bantuan sosial tunai (BST) 2021. Hal itu dilakukan karena ada ketidak selarasan antara data yang dimiliki Kemensos dan daerah.
Menteri Sosial (Mensos) RI, Tri Rismaharini mengatakan saat ini pihaknya terus berupaya untuk memvalidasi dan verifikasi data penerima BST. Bahkan selalu ada perbaikan disetiap pembenahan.
“Saya harus membenahi data pokoknya. Saya tidak ingin menyalahkan siapapun, tapi saya ingin menyampaikan bahwa saya memang harus membenahi data itu. Alhamdulillah sekarang ini, semalam sekitar jam 11.00 sudah lebih bagus. Hari ini sebetulnya pengen dipresentasikan ke saya, tapi hari ini saya pergi ke Semarang,” katanya kepada wartawan usai meresmikan pembangunan jalan dan sarana sanitasi MCK dalam rangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Lingkungan Jaha, Kelurahan Pagar Agung, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Minggu (7/2).
Ia menjelaskan, bila data tidak diverifikasi kembali maka dikhawatirkan adanya penerima fiktif atau ganda dalam bantuan BST tersebut. Maka dari itu ia meminta kepada seluruh daerah agar melakukan perekaman ulang guna menunjang verifikasi data BST.
“Ya bagaimana datanya bercampur, tidak padat (akur-red) dengan data kependudukan. Nanti dikira fiktif lagi, ya kan gak gitu. Jadi harus dijabarkan. Jadi daerah harus melakukan perekaman kependudukan, kalau tidak ada kan didatanya, kan bahaya sekali,” terangnya.
Lebih lanjut, Risma mengaku harus membenahi sistem atau data yang ada di Kemensos dari nol kembali. Bahkan hal itu dilakukan setiap hari hingga Sabtu-Minggu. “Jadi kami setiap Sabtu-Minggu masuk kerja untuk membenahi data, saya tahu persis karena saya ikutan terus di hari itu. Kemudian juga sistem-sistem harus saya ubah, dan itu memang mendasar sekali,” tuturnya.
Di tempat yang sama, Walikota Serang Syafrudin mengatakan bahwa saat ini belum ada keluhan dari masyarakat terkait dengan bantuan dari Kemensos RI tersebut. Hanya saja masih terdapat beberapa penerima manfaat yang masih terdata padahal kondisinya sudah lebih baik, atau meninggal dunia.
“Data-data yang kita ajukan ini paling kurang lebih antara 5 persen yang bermasalah. Tapi bukan berarti yang bermasalah ini data fiktif. Artinya memang kadang alamatnya yang kurang jelas, kemudian data KTPnya yang kurang fiks,” katanya.
Kepala Dinsos Kota Serang Poppy Nopriandi mengatakan, Pemerintah pusat memberi jatah penerima bantuan sosial tunai (BST) di Kota Serang sebanyak 19.352 kepala keluarga (KK). Bantuan itu diberikan kepada warga yang terdampak pandemi Covid-19, setiap KK akan menerima bantuan senilai Rp 300 ribu. “Bantuan sosial untuk tahun ini nilainya sekarang lebih kecil, dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 600 ribu. Tapi untuk penyalurannya sudah dilakukan,” paparnya. (mam/and)
SERANG-Kementerian Sosial (Kemensos) RI meminta kepada daerah-daerah agar dapat melakukan proses verifikasi ulang terhadap data penerima bantuan sosial tunai (BST) 2021. Hal itu dilakukan karena ada ketidak selarasan antara data yang dimiliki Kemensos dan daerah.
Menteri Sosial (Mensos) RI, Tri Rismaharini mengatakan saat ini pihaknya terus berupaya untuk memvalidasi dan verifikasi data penerima BST. Bahkan selalu ada perbaikan disetiap pembenahan.
“Saya harus membenahi data pokoknya. Saya tidak ingin menyalahkan siapapun, tapi saya ingin menyampaikan bahwa saya memang harus membenahi data itu. Alhamdulillah sekarang ini, semalam sekitar jam 11.00 sudah lebih bagus. Hari ini sebetulnya pengen dipresentasikan ke saya, tapi hari ini saya pergi ke Semarang,” katanya kepada wartawan usai meresmikan pembangunan jalan dan sarana sanitasi MCK dalam rangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Lingkungan Jaha, Kelurahan Pagar Agung, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Minggu (7/2).
Ia menjelaskan, bila data tidak diverifikasi kembali maka dikhawatirkan adanya penerima fiktif atau ganda dalam bantuan BST tersebut. Maka dari itu ia meminta kepada seluruh daerah agar melakukan perekaman ulang guna menunjang verifikasi data BST.
“Ya bagaimana datanya bercampur, tidak padat (akur-red) dengan data kependudukan. Nanti dikira fiktif lagi, ya kan gak gitu. Jadi harus dijabarkan. Jadi daerah harus melakukan perekaman kependudukan, kalau tidak ada kan didatanya, kan bahaya sekali,” terangnya.
Lebih lanjut, Risma mengaku harus membenahi sistem atau data yang ada di Kemensos dari nol kembali. Bahkan hal itu dilakukan setiap hari hingga Sabtu-Minggu. “Jadi kami setiap Sabtu-Minggu masuk kerja untuk membenahi data, saya tahu persis karena saya ikutan terus di hari itu. Kemudian juga sistem-sistem harus saya ubah, dan itu memang mendasar sekali,” tuturnya.
Di tempat yang sama, Walikota Serang Syafrudin mengatakan bahwa saat ini belum ada keluhan dari masyarakat terkait dengan bantuan dari Kemensos RI tersebut. Hanya saja masih terdapat beberapa penerima manfaat yang masih terdata padahal kondisinya sudah lebih baik, atau meninggal dunia.
“Data-data yang kita ajukan ini paling kurang lebih antara 5 persen yang bermasalah. Tapi bukan berarti yang bermasalah ini data fiktif. Artinya memang kadang alamatnya yang kurang jelas, kemudian data KTPnya yang kurang fiks,” katanya.
Kepala Dinsos Kota Serang Poppy Nopriandi mengatakan, Pemerintah pusat memberi jatah penerima bantuan sosial tunai (BST) di Kota Serang sebanyak 19.352 kepala keluarga (KK). Bantuan itu diberikan kepada warga yang terdampak pandemi Covid-19, setiap KK akan menerima bantuan senilai Rp 300 ribu. “Bantuan sosial untuk tahun ini nilainya sekarang lebih kecil, dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 600 ribu. Tapi untuk penyalurannya sudah dilakukan,” paparnya. (mam/and)
