TANGERANG – Sebagai langkah aksi percepatan penurunan stunting di wilayah Kabupaten Tangerang, Pemkab Tangerang gelar Rembuk Stunting Tahun 2021. Acara tersebut berlangsung di Ballroom Hotel Grand Sol Marina, Jatiuwung, pada Selasa (20/4/21).
“Pelaksanaan Rembuk Stunting ini merupakan langkah strategis dalam mencanangkan dan mendeklarasikan komitmen bersama Pemkab Tangerang dengan para pemangku kepentingan mengenai rencana intervensi penurunan stunting yang terintegrasi,” ucap Wakil Bupati Mad Romli.
Hal tersebut tertuang pada ketetapan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 16 Tahun 2020 tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Tangerang.
Di Kabupaten Tangerang sendiri masih terdapat beberapa desa yang memiliki angka stunting yang cukup tinggi dan upaya penurunan stunting diprioritaskan pada 10 desa lokus.
Sepuluh desa lokus tersebut yaitu Desa Tegal Angus (Tegal Angus), Desa Muara (Tegal Angus), Desa Rajeg Mulya (Rajeg), Desa Pondok Jaya (Sepatan), Desa Tanjung Pasir (Tegal Angus), Desa Sukasari (Rajeg), Desa Sasak (Mauk), Desa Banyuasih (Mauk), Desa Tanjakan (Rajeg) dan Desa Rancaliat (Kresek).
Kepala Bappeda Kabupaten Tangerang Taufik Emil mengatakan berdasarkan data yang diperoleh, prevalensi balita stunting pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.
“Pada tahun 2019, prevalensi balita stunting di wilayah Kabupaten Tangerang sebesar 12% dan pada tahun 2020 sebesar 8,5% sekitar 15.318 balita,” ujarnya.
Stunting sendiri merupakan kekurangan gizi buruk pada anak dalam 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK).
Taufik juga mengatakan Pemkab Tangerang berkomitmen pada tahun 2021-2022 untuk menanggulangi dan menurunkan angka stunting serta menggelontorkan sejumlah dana.
“Targetnya pada 2024, angka stunting menurun hingga 14% dan kami (Pemkab Tangerang) menganggarkan biaya sebesar Rp 45 milyar yang tersebar di beberapa PD dan termasuk alokasi dana desa,” ujar Taufik.
Ia juga menjelaskan makanan, pengasuhan, kesehatan dan lingkungan merupakan faktor penting yang memengaruhi kasus stunting, dan hal ini terus diupayakan oleh pemerintah daerah. Kegiatan sosialisasi dan kegiatan-kegiatan lainnya diharapkan tetap konsisten dan masyarakat pun harus aktif. (RIK)
