G20 adalah forum yang diinisiasi saat terjadi krisis finansial pada tahun 2008-2009, yang melahirkan sebuah forum pertemuan antarkepala negara pada tahun 2009. Berbagai prakarsa dari G20 memiliki peranan yang sangat strategis dalam membahas berbagai isu global berkenaan dengan pertumbuhan perekonomian serta stabilitas ekonomi maupun keuangan.
Hal ini diungkap oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan pers bersama terkait Kesiapan Presidensi Indonesia di G20 Tahun 2022, Selasa (14/09/2021) malam.
“Ini (terbentuknya forum G20) terjadi pada tahun 2008/2009 dengan forum yang dibuat pada level pimpinan negara yang didukung sepenuhnya agendanya oleh finance track. Finance track terdiri dari Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, di mana pada saat itu dilakukan upaya untuk menstabilkan dan mereformasi sektor keuangan global dan bagaimana negara-negara dunia terutama di G20 melakukan stimulus ekonomi global sehingga bisa terjadi pemulihan ekonomi kembali,” jelas Menkeu.
Pada tahun 2020, dunia menghadapi krisis yaitu terjadinya pandemi COVID-19. Meskipun persoalannya adalah persoalan kesehatan, namun dampaknya sangat luas di bidang ekonomi dan keuangan. G20 pun memrakarsai G20 Action Plan. Menkeu memaparkan, pada G20 action plan ini terdapat prakarsa mengenai akselerasi pengadaan vaksin, serta pemberian dukungan bagi banyak negara yang mengalami kesulitan keuangan dalam situasi krisis global akibat pandemi.
“G20 juga telah melakukan pembahasan dan reformasi di bidang arsitektur keuangan global, terutama dalam memperkuat jaring pengaman keuangan internasional dan upaya penciptaan tata kelola debt sustainability and transparency atau sustainabilitas dari pengelolaan utang dan juga transparansi dari pinjaman-pinjaman atau utang di semua negara terutama negara-negara miskin yang mendapatkan dana dari berbagai pihak,” ujarnya.
Prakarsa forum G20 selanjutnya adalah pembahasan mengenai isu perang dagang dalam perdagangan internasional. Menkeu menyebut bahwa dalam forum G20 dilakukan berbagai langkah untuk mendukung pemulihan perdagangan internasional, termasuk dalam mereformasi WTO sebagaimana yang tercantum dalam Riyadh Initiative saat Presidensi G20 di Saudi Arabia.
“Kemudian, dalam forum G20 juga dibahas mengenai pengembangan infrastruktur terutama dari aspek keuangan. Bagaimana prinsip-prinsip investasi infrastruktur yang berkualitas, dan dibentuklah apa yang disebut Global Infrastructure Hub, ini sejak Presidensi Australia,” terangnya.
Selanjutnya, dalam prakarsa pengembangan infrastruktur keuangan Sri Mulyani juga mengatakan dilakukannya roadmap infrastructure as on asset class yaitu membentuk kelas aset yang terdiri dari proyek-proyek infrastruktur yang berkualitas, dan membangun infratech.
“Dari sisi perpajakan global, G20 memiliki banyak sekali kemajuan di dalam pembahasan mengenai perpajakan global. Ini terutama untuk membahas bagaimana negara-negara saling bersaing sehingga menimbulkan praktik yang merugikan basis pajak di negara-negara tersebut. Maka, kemudian dibuat inisiatif agar semua negara bisa menjalankan suatu koordinasi yang memproteksi atau melindungi basis pajak dari suatu perekonomian atau negara,” ujarnya.
Lebih lanjut, dalam prakarsa G20 mengenai perpajakan internasional ini, forum G20 juga berhasil melahirkan Automatic Exchange of Information atau pertukaran data secara otomatis untuk keperluan perpajakan. Selain itu terdapat pembahasan pajak sektor digital yang transaksinya bersifat lintas batas negara atau melewati batas suatu negara atau perekonomian.
“G20 juga dibahas mengenai global partnership, yaitu bagaimana negara-negara tidak hanya G20 tapi negara-negara di dunia bisa bersama-sama membantu negara miskin. Di dalam Presidensi Indonesia ini akan termasuk topik yang akan didorong, terutama negara-negara miskin dan negara berkembang khususnya di Afrika,” tukas Menkeu.
Menkeu mengatakan, saat pertemuan G20 di Jerman dibuatlah Compact with Africa di mana berisi dukungan untuk negara-negara Afrika agar mereka bisa mengejar pembangunannya. Kemudian juga ada G20 Energy Access Action Plan, yaitu rencana untuk bisa mengejar ketertinggalan di bidang akses energi terutama di negara-negara miskin yang masih belum memiliki rasio elektrifikasi yang memadai.
“Di dalam rangka kita melihat adanya pandemi sebagai tantangan, dibuat juga (prakarsa G20) Global Antimicrobial Resistance R&D Hub atau suatu pusat untuk penelitian resistensi antimikroba yang sifatnya global,” pungkas Menkeu. (TGH/HUMAS KEMENKEU/UN)
G20 adalah forum yang diinisiasi saat terjadi krisis finansial pada tahun 2008-2009, yang melahirkan sebuah forum pertemuan antarkepala negara pada tahun 2009. Berbagai prakarsa dari G20 memiliki peranan yang sangat strategis dalam membahas berbagai isu global berkenaan dengan pertumbuhan perekonomian serta stabilitas ekonomi maupun keuangan.
Hal ini diungkap oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan pers bersama terkait Kesiapan Presidensi Indonesia di G20 Tahun 2022, Selasa (14/09/2021) malam.
“Ini (terbentuknya forum G20) terjadi pada tahun 2008/2009 dengan forum yang dibuat pada level pimpinan negara yang didukung sepenuhnya agendanya oleh finance track. Finance track terdiri dari Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, di mana pada saat itu dilakukan upaya untuk menstabilkan dan mereformasi sektor keuangan global dan bagaimana negara-negara dunia terutama di G20 melakukan stimulus ekonomi global sehingga bisa terjadi pemulihan ekonomi kembali,” jelas Menkeu.
Pada tahun 2020, dunia menghadapi krisis yaitu terjadinya pandemi COVID-19. Meskipun persoalannya adalah persoalan kesehatan, namun dampaknya sangat luas di bidang ekonomi dan keuangan. G20 pun memrakarsai G20 Action Plan. Menkeu memaparkan, pada G20 action plan ini terdapat prakarsa mengenai akselerasi pengadaan vaksin, serta pemberian dukungan bagi banyak negara yang mengalami kesulitan keuangan dalam situasi krisis global akibat pandemi.
“G20 juga telah melakukan pembahasan dan reformasi di bidang arsitektur keuangan global, terutama dalam memperkuat jaring pengaman keuangan internasional dan upaya penciptaan tata kelola debt sustainability and transparency atau sustainabilitas dari pengelolaan utang dan juga transparansi dari pinjaman-pinjaman atau utang di semua negara terutama negara-negara miskin yang mendapatkan dana dari berbagai pihak,” ujarnya.
Prakarsa forum G20 selanjutnya adalah pembahasan mengenai isu perang dagang dalam perdagangan internasional. Menkeu menyebut bahwa dalam forum G20 dilakukan berbagai langkah untuk mendukung pemulihan perdagangan internasional, termasuk dalam mereformasi WTO sebagaimana yang tercantum dalam Riyadh Initiative saat Presidensi G20 di Saudi Arabia.
“Kemudian, dalam forum G20 juga dibahas mengenai pengembangan infrastruktur terutama dari aspek keuangan. Bagaimana prinsip-prinsip investasi infrastruktur yang berkualitas, dan dibentuklah apa yang disebut Global Infrastructure Hub, ini sejak Presidensi Australia,” terangnya.
Selanjutnya, dalam prakarsa pengembangan infrastruktur keuangan Sri Mulyani juga mengatakan dilakukannya roadmap infrastructure as on asset class yaitu membentuk kelas aset yang terdiri dari proyek-proyek infrastruktur yang berkualitas, dan membangun infratech.
“Dari sisi perpajakan global, G20 memiliki banyak sekali kemajuan di dalam pembahasan mengenai perpajakan global. Ini terutama untuk membahas bagaimana negara-negara saling bersaing sehingga menimbulkan praktik yang merugikan basis pajak di negara-negara tersebut. Maka, kemudian dibuat inisiatif agar semua negara bisa menjalankan suatu koordinasi yang memproteksi atau melindungi basis pajak dari suatu perekonomian atau negara,” ujarnya.
Lebih lanjut, dalam prakarsa G20 mengenai perpajakan internasional ini, forum G20 juga berhasil melahirkan Automatic Exchange of Information atau pertukaran data secara otomatis untuk keperluan perpajakan. Selain itu terdapat pembahasan pajak sektor digital yang transaksinya bersifat lintas batas negara atau melewati batas suatu negara atau perekonomian.
“G20 juga dibahas mengenai global partnership, yaitu bagaimana negara-negara tidak hanya G20 tapi negara-negara di dunia bisa bersama-sama membantu negara miskin. Di dalam Presidensi Indonesia ini akan termasuk topik yang akan didorong, terutama negara-negara miskin dan negara berkembang khususnya di Afrika,” tukas Menkeu.
Menkeu mengatakan, saat pertemuan G20 di Jerman dibuatlah Compact with Africa di mana berisi dukungan untuk negara-negara Afrika agar mereka bisa mengejar pembangunannya. Kemudian juga ada G20 Energy Access Action Plan, yaitu rencana untuk bisa mengejar ketertinggalan di bidang akses energi terutama di negara-negara miskin yang masih belum memiliki rasio elektrifikasi yang memadai.
“Di dalam rangka kita melihat adanya pandemi sebagai tantangan, dibuat juga (prakarsa G20) Global Antimicrobial Resistance R&D Hub atau suatu pusat untuk penelitian resistensi antimikroba yang sifatnya global,” pungkas Menkeu. (TGH/HUMAS KEMENKEU/UN)
