Presiden Joko Widodo pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (16/08/2021) pagi. (Foto: BPMI Setpres)
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan asumsi ekonomi makro Indonesia tahun 2022 dalam pidato Penyampaian Keterangan Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 Beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2021-2022, Senin (16/08/2021) siang, di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/08/2021).
“Pertumbuhan ekonomi 2022 diperkirakan pada kisaran 5,0-5,5 persen. Kita akan berusaha maksimal mencapai target pertumbuhan di batas atas, yaitu 5,5 persen namun harus tetap waspada karena perkembangan COVID-19 masih sangat dinamis,” ujar Presiden.
Inflasi akan tetap terjaga pada tingkat 3 persen, menggambarkan kenaikan sisi permintaan, baik karena pemulihan ekonomi maupun perbaikan daya beli masyarakat. Rupiah diperkirakan bergerak pada kisaran Rp14.350 per US Dollar, dan suku bunga Surat Utang Negara 10 tahun diperkirakan sekitar 6,82 persen, mencerminkan fundamental ekonomi Indonesia dan pengaruh dinamika global.
“Harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan akan berkisar pada USD63 per barel. Lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 703.000 barel dan 1.036.000 barel setara minyak per hari, ” imbuh Presiden.
Asumsi ekonomi makro ini berpijak pada kebijakan reformasi struktural serta memperhitungkan dinamika pandemi COVID-19 di Indonesia. Presiden mengungkapkan, pemerintah akan menggunakan seluruh sumber daya berbasis analisis ilmiah dan pandangan ahli untuk terus mengendalikan pandemi sehingga pemulihan ekonomi dan kesejahteraan sosial dapat dijaga serta terus dipercepat dan diperkuat.
“Tingkat pertumbuhan ekonomi ini juga menggambarkan proyeksi pemulihan yang cukup kuat, didukung oleh pertumbuhan investasi dan ekspor sebagai dampak pelaksanaan reformasi struktural. Namun, kewaspadaan tetap diperlukan, mengingat ketidakpastian global dan domestik diperkirakan dapat menyumbang risiko-risiko bagi pertumbuhan ekonomi ke depan,” pungkasnya. (TGH/UN)
